REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menyatakan bahwa proses lelang proyek pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, mengalami penundaan. Rencananya, lelang tersebut baru akan dilaksanakan pada November 2026, mundur dari jadwal sebelumnya yang dijanjikan pada Juli.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam keterangan tertulis di Wamena, Senin, mengonfirmasi kabar tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menginformasikan perubahan jadwal pelelangan proyek strategis ini.
“Kami beberapa waktu lalu dijanjikan oleh pemerintah pusat itu lelang akan dilakukan pada bulan Juli, tetapi informasi termasuk mereka undurkan ke November 2026,” kata John Tabo.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Masterplan Selesai, Kewenangan di Pusat
John Tabo menuturkan bahwa rencana induk atau masterplan pembangunan KIPP Papua Pegunungan sebenarnya telah rampung dikerjakan. Dokumen tersebut sudah diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa seluruh kewenangan pengelolaan anggaran dan penunjukan kontraktor sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
“Kami di daerah tidak diberikan wewenang untuk mengelola uang pembangunan KIPP Papua Pegunungan, semuanya dilakukan di pusat hingga penunjukan perusahaan mana yang akan kerja,” ujarnya.
Lokasi Strategis di Kebun Biologi LIPI
Lokasi pembangunan KIPP telah dipastikan berada di Kebun Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gunung Susu, yang terletak di Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya. Penentuan lokasi ini sudah final dan telah ditinjau langsung oleh pejabat tinggi negara.
“Lokasi kami sudah tentukan, dan beberapa waktu lalu Pak Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP sudah datang dan melihat sendiri tempat yang akan dibangunnya kantor gubernur, DPR dan MRP Papua Pegunungan,” jelas John Tabo.
Proyek ambisius ini sepenuhnya dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan mekanisme tersebut, pemerintah provinsi nantinya hanya akan menerima aset yang sudah jadi dari pemerintah pusat.
“Istilahnya kami di daerah nanti hanya menerima kunci dari gedung-gedung yang akan dibangun oleh pemerintah pusat menggunakan APBN. Jadi ASN dan masyarakat menunggu jadi kapan pemerintah pusat melalui kementerian teknis akan membangun KIPP Papua Pegunungan,” pungkasnya.
