Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa rencana penerbitan obligasi daerah belum mendapat persetujuan pemerintah pusat. Pemprov DKI pun menyiapkan alternatif pendanaan melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan pemanfaatan dana bagi hasil (DBH).
Hal itu disampaikan Pramono saat meninjau pembangunan prasarana dan sarana Kali Angke di segmen Permata Buana, Jakarta Barat, Selasa (3/11/2026). Dia mengatakan Pemprov DKI akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait rencana penerbitan obligasi tersebut.
"Hal yang berkaitan dengan obligasi, memang sampai hari ini belum mendapatkan persetujuan," kata Pramono.
Pramono mengatakan Pemprov DKI tidak bisa menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kepastian terkait skema pendanaan tersebut. Karena itu, Pemprov DKI bersama DPRD DKI telah menyepakati alternatif pembiayaan.
"Maka kami sudah memutuskan apa yang menjadi kesimpulan atau keputusan bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, pertama menggunakan DBH, yang kedua adalah pinjaman dari SMI dengan bunga yang mudah-mudahan murah sekali," ujarnya.
Pramono menegaskan perubahan skema pendanaan tersebut tidak akan memengaruhi kelanjutan pembangunan di Jakarta. Dia memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
"Tapi intinya bahwa yang paling penting pembangunan di Jakarta tidak akan mengalami perubahan," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyatakan DPRD mendukung langkah Pemprov DKI dalam mencari alternatif pendanaan. Menurutnya, kebutuhan masyarakat dan pembangunan Jakarta tidak boleh terhambat persoalan skema pembiayaan.
"Prinsipnya DPRD DKI terus mendukung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik itu dari kita mengikuti juga pemerintah pusat, baik itu dari SMI, DBH, dan sebagainya," kata Ima.
"Karena jangan sampai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat, dan pembangunan Jakarta khususnya terhenti karena satu dan lain hal," imbuhnya.
(bel/zap)
