Wakil Ketua (Waka) MPR RI Lestari Moerdijat menilai memprioritaskan kesehatan anak di lingkungan keluarga tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran individu. Menurutnya, diperlukan gerakan masyarakat yang terorganisasi untuk mengubah perilaku belanja dan pola asuh, terutama di tengah temuan bahwa pengeluaran rokok di banyak rumah tangga masih mengalahkan alokasi untuk pangan bergizi.
"Keluarga adalah benteng pertama, tetapi benteng ini tidak akan kokoh jika dibiarkan berdiri sendiri. Prioritas kesehatan anak harus menjadi gerakan masyarakat yang melibatkan tokoh lokal, kader Posyandu, hingga struktur RT/RW," kata Lestari, Selasa (3/11/2026).
Pernyataan ini merespons kajian pakar Universitas Gadjah Mada yang mengungkapkan bahwa rumah tangga dengan perokok cenderung mengalokasikan anggaran untuk pangan bergizi lebih rendah dibandingkan rumah tangga nonperokok.
Data BPS yang dipaparkan Kementerian Kesehatan menunjukkan pengeluaran rumah tangga untuk rokok kretek filter di perkotaan mencapai 11,30% dari total pengeluaran per kapita. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan belanja telur ayam ras yang hanya 4,30%. Di perdesaan, belanja rokok mencapai 10,78%, sedangkan belanja telur hanya 3,69%.
Kondisi tersebut diperparah dengan masih tingginya prevalensi stunting nasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting berada di 19,8%, dengan target penurunan menjadi 18,8% pada 2025.
Sementara itu, data BKKBN melalui Pendataan Keluarga 2025 mencatat sekitar 8,1 juta keluarga di Indonesia masuk dalam kategori keluarga berisiko stunting. Menurutnya, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga menjadi kunci untuk memutus rantai masalah gizi anak.
Namun, dia menyoroti pendekatan yang selama ini berjalan kerap terjebak pada kampanye normatif tanpa menyentuh akar persoalan budaya dan kebiasaan sosial.
"Gerakan masyarakat harus mampu menghadirkan edukasi yang menyentuh akar rumput. Jangan hanya menjadi kampanye di atas kertas. Kader di tingkat desa dan kelurahan harus dibekali pemahaman bahwa setiap rupiah yang dialihkan dari rokok ke telur atau sayur adalah investasi langsung bagi masa depan anak," ujarnya.
Dia juga mendorong penguatan peran Posyandu sebagai pusat gerakan masyarakat. Menurutnya, Posyandu jangan lagi hanya menjadi tempat menimbang bayi, tetapi harus bertransformasi menjadi ruang belajar bersama bagi keluarga untuk memahami gizi seimbang dan pola pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak.
"Negara harus hadir memastikan lingkungan keluarga bebas dari paparan asap rokok dan memastikan akses pangan bergizi terjangkau. Namun, tanpa gerakan masyarakat yang masif, kebijakan apa pun akan berjalan lambat," ungkapnya.
Dia menambahkan, dengan sisa waktu menuju target penurunan stunting, gerakan masyarakat perlu diintensifkan di 16 provinsi prioritas yang menyumbang sekitar 80% kasus stunting nasional. Provinsi-provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten.
"Kesehatan anak bukan proyek jangka pendek. Ia adalah fondasi pembangunan manusia yang harus dijaga lewat kolaborasi semua pihak, dari pemerintah hingga tetangga di tingkat RT," pungkasnya.
(prf/ega)
