Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia kini tengah mematangkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan bahan bakar berbasis etanol dengan campuran hingga 50 persen (E50).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus mengenai kesiapan transisi dari penggunaan bahan bakar campuran 20 persen etanol (E20) menuju E50.
"Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi daripada E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita. E20 sampai E50, dan kami sudah menyiapkan renstra saya dengan Pak Mentan," ujar Bahlil usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11).
Untuk mewujudkan target ambisius tersebut, Bahlil menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Kementan akan memegang peran vital di sektor hulu untuk memastikan ketersediaan bahan baku etanol yang berkelanjutan.
"Hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM," jelas Bahlil.
Pertahankan Biodiesel dan Tingkatkan Cadangan Minyak
Di tengah rencana pengembangan etanol, pemerintah menegaskan tidak akan melepas kebijakan biodiesel B50 yang saat ini sudah berjalan.
Menurut Bahlil, kebijakan bahan bakar nabati ini krusial sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dunia.
"Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tahu ujungnya ke mana," imbuhnya.
Selain diversifikasi energi, pemerintah juga berfokus pada penguatan cadangan minyak mentah domestik.
Bahlil mengungkapkan rencana pembangunan fasilitas crude oil storage di sejumlah titik di Sumatra.
Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional yang saat ini masih terbatas, dengan target ketahanan hingga 60 hari.
"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," pungkas Bahlil. (ant/dpi)
