Jakarta (ANTARA) - Senior Campaigner Satya Bumi Sadam Afian Richwanudin meminta pemerintah mempercepat implementasi perlindungan keanekaragaman hayati pascapenyelenggaraan Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB (COP17 CBD) di Yerevan, Armenia.
Menurut Sadam, percepatan perlindungan keanekaragaman hayati itu bernilai penting untuk dilakukan guna ikut mendukung terwujudnya perlindungan iklim dan target nol emisi.
"Apalagi, perlindungan keanekaragaman hayati ini terkait dengan perlindungan iklim dan target-target kita, seperti target nol emisi," ujar Sadam dalam Media Briefing bertajuk Debrief COP17 dari Yerevan ke Jakarta: Menagih Aksi Indonesia untuk Keanekaragaman Hayati dan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan yang sama, perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak dapat dipisahkan dari ancaman iklim juga disoroti oleh Peneliti Auriga Nusantara Vicky Soerjono. Ia mengatakan Indonesia perlu menunjukkan kesungguhannya melaksanakan komitmen-komitmen dalam CBD dan kesepakatan internasional lainnya yang relevan.
Baca juga: Madani: RI perlu perkuat sistem pembagian manfaat sumber daya genetik
"Indonesia adalah negara dengan spesies terancam punah tertinggi di dunia. Hasil tinjauan global KM-GBF harus menjadi dasar koreksi nyata terhadap kebijakan pembangunan yang mengancam ekosistem penting, bukan sekadar berakhir sebagai laporan kemajuan administratif tahunan," kata Vicky.
Diketahui, COP17 CBD yang berlangsung pada 19–30 Oktober 2026 di Yerevan, Armenia telah menyepakati Yerevan Pathway. Kesepakatan tersebut muncul setelah tinjauan global menunjukkan dunia masih jauh dari jalur pencapaian 23 target dalam Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) pada 2030.
Konferensi itu juga menyoroti urgensi penanganan subsidi yang merusak alam, penyelarasan anggaran nasional dengan KMGBF, serta peningkatan dukungan finansial dan teknis untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
Koalisi masyarakat sipil Justice Coalition for Our Planet (JustCOP) menilai hasil COP17 perlu ditindaklanjuti dengan perubahan nyata di tingkat nasional, bukan berhenti pada kesepakatan dan komitmen di forum internasional.
Baca juga: RI paparkan pendanaan keanekaragaman hayati di COP CBD ke-17 Armenia
Menurut Sadam, percepatan perlindungan keanekaragaman hayati itu bernilai penting untuk dilakukan guna ikut mendukung terwujudnya perlindungan iklim dan target nol emisi.
"Apalagi, perlindungan keanekaragaman hayati ini terkait dengan perlindungan iklim dan target-target kita, seperti target nol emisi," ujar Sadam dalam Media Briefing bertajuk Debrief COP17 dari Yerevan ke Jakarta: Menagih Aksi Indonesia untuk Keanekaragaman Hayati dan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan yang sama, perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak dapat dipisahkan dari ancaman iklim juga disoroti oleh Peneliti Auriga Nusantara Vicky Soerjono. Ia mengatakan Indonesia perlu menunjukkan kesungguhannya melaksanakan komitmen-komitmen dalam CBD dan kesepakatan internasional lainnya yang relevan.
Baca juga: Madani: RI perlu perkuat sistem pembagian manfaat sumber daya genetik
"Indonesia adalah negara dengan spesies terancam punah tertinggi di dunia. Hasil tinjauan global KM-GBF harus menjadi dasar koreksi nyata terhadap kebijakan pembangunan yang mengancam ekosistem penting, bukan sekadar berakhir sebagai laporan kemajuan administratif tahunan," kata Vicky.
Diketahui, COP17 CBD yang berlangsung pada 19–30 Oktober 2026 di Yerevan, Armenia telah menyepakati Yerevan Pathway. Kesepakatan tersebut muncul setelah tinjauan global menunjukkan dunia masih jauh dari jalur pencapaian 23 target dalam Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) pada 2030.
Konferensi itu juga menyoroti urgensi penanganan subsidi yang merusak alam, penyelarasan anggaran nasional dengan KMGBF, serta peningkatan dukungan finansial dan teknis untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
Koalisi masyarakat sipil Justice Coalition for Our Planet (JustCOP) menilai hasil COP17 perlu ditindaklanjuti dengan perubahan nyata di tingkat nasional, bukan berhenti pada kesepakatan dan komitmen di forum internasional.
Baca juga: RI paparkan pendanaan keanekaragaman hayati di COP CBD ke-17 Armenia
