HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkap informasi mengenai dugaan skenario jahat demonstrasi buruh pada 20 Oktober 2026.
Aksi tersebut berkaitan dengan momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pengungkapannya, Mahfud turut menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam mengendalikan situasi demonstrasi. Salah satu nama yang disebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan Mahfud melalui tayangan di kanal YouTube miliknya yang dikutip Rabu (4/11/2026). Ia mengaku menerima informasi mengenai skenario aksi unjuk rasa yang diduga telah dirancang sebelumnya.
Menurut informasi yang diterimanya, demonstrasi buruh direncanakan berlangsung dengan pengerahan massa dalam jumlah besar. Namun, terdapat skenario bahwa Gibran nantinya akan mengambil peran dalam meredam situasi hingga massa membubarkan diri.
“Tujuannya nanti buruh turun semua. Lalu nanti yang mengamankan situasi Gibran, buruh akan pulang atas perintah Gibran,” kata Mahfud.
Mahfud menyebut informasi tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang ditelusuri oleh Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto. Penelusuran itu, menurut dia, turut mengarah pada dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang diduga melibatkan kelompok mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Ia juga membeberkan proses munculnya nama Suyudi hingga akhirnya dipercaya menjadi Kapolri. Mahfud menyebut, sebelum ditunjuk, Suyudi bukan sosok yang memiliki hubungan dekat dengan Prabowo.
Keduanya hanya saling mengenal secara biasa. Namun, situasi berubah setelah muncul kebutuhan untuk mencari pengganti pimpinan Polri.
“Pak Prabowo sebelum itu gak pernah kenal dekat. Tapi tanggal 1 Oktober, ketika tiba-tiba habis upacara, ada laporan tentang itu. Pak Prabowo terus minta sudah ganti, dicari-cari,” ujarnya.
Mahfud menduga nama Suyudi kemudian muncul melalui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Setelah dipercaya memimpin Korps Bhayangkara, Suyudi disebut mendapat arahan untuk segera melakukan pembenahan internal.
Arahan tersebut, kata Mahfud, berkaitan dengan adanya potensi gangguan terhadap pemerintahan sehingga diperlukan langkah cepat untuk membersihkan institusi kepolisian dari pihak-pihak yang dianggap bermasalah.
“Suyudi, kamu jadi Kapolri. Ini mau ada gangguan terhadap pemerintahan. Bersihkan semua polisi yang kotor-kotor itu secepatnya,” lanjut Mahfud.
Mutasi Ratusan Personel
Mahfud juga menyinggung gelombang mutasi besar-besaran yang terjadi di tubuh Polri setelah pergantian pimpinan. Pada hari pertama, sebanyak 88 personel disebut dimutasi. Dua hari kemudian, jumlah personel yang dipindahkan mencapai 199 orang.
Sementara hingga saat ini, total personel yang telah dimutasi disebut sudah melampaui 500 orang.
Mahfud menilai langkah tersebut bukan sekadar rotasi jabatan rutin. Ia menyebutnya sebagai upaya menghilangkan pengaruh Listyo Sigit di lingkungan kepolisian.
“Ini pembersihan betul-betul. Ini namanya desigitisasi, menghilangkan pengaruh-pengaruh Sigit,” ujarnya.
Di sisi lain, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo juga menjadi sorotan dalam pengungkapan kasus tersebut. Bareskrim disebut telah menetapkan tiga petinggi Polri sebagai tersangka.
Ketiganya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Irjen Asep Safrudin menyatakan ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Pengungkapan tersebut menambah perhatian publik terhadap dugaan persoalan di internal kepolisian, terutama terkait dugaan penyadapan dan potensi gangguan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
