Mataram (ANTARA) - Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional delapan dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dinilai (SPPG) belum tertib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Ketut Sumedana di Mataram, Rabu, mengatakan, penangguhan tersebut berkaitan dengan kewajiban pelaporan penggunaan anggaran program MBG.
"Kepatuhan administrasi menjadi salah satu aspek yang terus diperketat dalam pengelolaan dapur MBG," katanya.
Setiap SPPG, katanya, harus memastikan laporan penggunaan anggaran disampaikan secara rutin dan sesuai ketentuan. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat berujung pada penghentian sementara operasional dapur.
"Delapan dapur program MBG di Kota Mataram diberikan sanksi penangguhan atau suspend guna kedisiplinan dan ketertiban SPPG membuat laporan penggunaan keuangan MBG," katanya.
Sementara Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kota Mataram M Rizky Prasetya membenarkan delapan SPPG di Kota Mataram telah dikenai sanksi suspend atau pemberhentian sementara.
Baca juga: BGN tangguhkan 6.097 SPPG tidak tertib sampaikan LPDH
Setiap pengelola dapur harus memahami dana yang digunakan merupakan bagian dari APBN. Karena itu, seluruh aktivitas penggunaan anggaran wajib tercatat dan dilaporkan secara tertib.
"Jangan sampai kewajiban pelaporan justru diabaikan. Apalagi persoalan administrasi tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut pengelolaan anggaran negara," katanya.
Menurutnya, LPDH memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar dokumen pelengkap administrasi. Laporan tersebut menjadi instrumen untuk mengukur kebutuhan pembiayaan sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai peruntukannya.
Melalui laporan harian, BGN dapat memantau kebutuhan dana masing-masing SPPG, baik untuk operasional harian maupun perhitungan mingguan dan bulanan. Data tersebut juga menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
Ketepatan laporan sangat menentukan proses pengawasan sebab dari sana bisa diketahui bagaimana anggaran digunakan, berapa kebutuhan operasional dapur, serta apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan.
Baca juga: BGN investigasi keracunan pelajar SMP di Banda Aceh usai santap MBG
"Jadi prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dalam pengelolaan dan pelaksanaan program MBG harus dijaga," katanya.
Sementara terkait kepastian kapan delapan dapur tersebut dapat kembali beroperasi, Rizky belum bisa memastikan. Keputusan sepenuhnya berada di tangan BGN setelah tim melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian laporan yang disampaikan masing-masing SPPG.
"Selama proses pemeriksaan belum selesai, kami belum bisa memastikan kapan dapur-dapur itu kembali melayani penerima manfaat. Tim pusat yang akan menentukan apakah seluruh persyaratan sudah terpenuhi atau masih ada yang perlu diperbaiki," katanya.
Baca juga: BGN tutup permanen lebih dari 2.000 dapur MBG tak laik higiene
Baca juga: SPPG wajib buat laporan penggunaan dana harian sebelum top-up anggaran
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Ketut Sumedana di Mataram, Rabu, mengatakan, penangguhan tersebut berkaitan dengan kewajiban pelaporan penggunaan anggaran program MBG.
"Kepatuhan administrasi menjadi salah satu aspek yang terus diperketat dalam pengelolaan dapur MBG," katanya.
Setiap SPPG, katanya, harus memastikan laporan penggunaan anggaran disampaikan secara rutin dan sesuai ketentuan. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat berujung pada penghentian sementara operasional dapur.
"Delapan dapur program MBG di Kota Mataram diberikan sanksi penangguhan atau suspend guna kedisiplinan dan ketertiban SPPG membuat laporan penggunaan keuangan MBG," katanya.
Sementara Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kota Mataram M Rizky Prasetya membenarkan delapan SPPG di Kota Mataram telah dikenai sanksi suspend atau pemberhentian sementara.
Baca juga: BGN tangguhkan 6.097 SPPG tidak tertib sampaikan LPDH
Setiap pengelola dapur harus memahami dana yang digunakan merupakan bagian dari APBN. Karena itu, seluruh aktivitas penggunaan anggaran wajib tercatat dan dilaporkan secara tertib.
"Jangan sampai kewajiban pelaporan justru diabaikan. Apalagi persoalan administrasi tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut pengelolaan anggaran negara," katanya.
Menurutnya, LPDH memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar dokumen pelengkap administrasi. Laporan tersebut menjadi instrumen untuk mengukur kebutuhan pembiayaan sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai peruntukannya.
Melalui laporan harian, BGN dapat memantau kebutuhan dana masing-masing SPPG, baik untuk operasional harian maupun perhitungan mingguan dan bulanan. Data tersebut juga menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
Ketepatan laporan sangat menentukan proses pengawasan sebab dari sana bisa diketahui bagaimana anggaran digunakan, berapa kebutuhan operasional dapur, serta apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan.
Baca juga: BGN investigasi keracunan pelajar SMP di Banda Aceh usai santap MBG
"Jadi prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dalam pengelolaan dan pelaksanaan program MBG harus dijaga," katanya.
Sementara terkait kepastian kapan delapan dapur tersebut dapat kembali beroperasi, Rizky belum bisa memastikan. Keputusan sepenuhnya berada di tangan BGN setelah tim melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian laporan yang disampaikan masing-masing SPPG.
"Selama proses pemeriksaan belum selesai, kami belum bisa memastikan kapan dapur-dapur itu kembali melayani penerima manfaat. Tim pusat yang akan menentukan apakah seluruh persyaratan sudah terpenuhi atau masih ada yang perlu diperbaiki," katanya.
Baca juga: BGN tutup permanen lebih dari 2.000 dapur MBG tak laik higiene
Baca juga: SPPG wajib buat laporan penggunaan dana harian sebelum top-up anggaran
