JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi politik di Tanah Air pada hari ini, Rabu 4 November 2026.
SBY menilai praktik politik saat ini semakin mengkhawatirkan, terutama ketika upaya memperoleh kekuasaan seolah membenarkan berbagai cara tanpa mempertimbangkan nilai moral.
Melalui akun media sosial X (Twitter) @SBYudhoyono, SBY mempertanyakan arah kehidupan politik Indonesia yang menurutnya semakin kehilangan batas.
"Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral," tulis SBY dalam unggahannya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran apabila kondisi tersebut terus berlangsung.
Menurut SBY, situasi politik yang tidak terkendali berpotensi membuat masyarakat merasa takut dan kehilangan ketenteraman ketika menjalani kehidupan di negaranya sendiri.
BACA JUGA:Panglima TNI Pimpin Upacara Peristirahatan Terakhir Widodo AS, SBY Hingga Menteri Kabinet Hadir
SBY kemudian menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kembali menghidupkan praktik politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban.
Sebagai warga negara yang mencintai Indonesia, ia berharap Prabowo dapat mengambil peran penting dalam memperbaiki iklim politik nasional.
"Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban," lanjutnya.
SBY menyebut upaya mengembalikan politik yang berkeadaban sebagai panggilan sejarah sekaligus amanah rakyat
Ia juga berharap Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Prabowo untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.
Pernyataan SBY ini muncul di tengah sorotan terhadap dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah personel kepolisian.
Kasus tersebut menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan media.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur.
- 1
- 2
- »
