jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo berharap pengusutan kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto berhenti ke pihak yang diduga menjalankan tindakan di lapangan.
Legislator fraksi NasDem itu meminta aktor intelektual di balik penyadapan Presiden Prabowo harus diungkap kepolisian.
BACA JUGA: Prabowo Tahu Disadap dari Laporan Kapolri Jenderal Suyudi
"Harus diusut sampai tuntas. Siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan, siapa yang memfasilitasi, dan siapa intelektual di balik perbuatan itu harus diungkap secara terang," kata Lallo kepada awak media, Rabu (4/11).
Dia mengatakan aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merencanakan, memerintahkan, memfasilitasi, maupun mengambil keuntungan dari penyadapan.
BACA JUGA: Kang TB Minta Prabowo Mengevaluasi Tanda Kehormatan Listyo
"Jangan sampai hanya pelaku lapangan yang diproses, sementara aktor utama yang berada di belakangnya tidak tersentuh,” ungkap Lallo.
Dia mengingatkan penanganan perkara menyangkut dugaan penyadapan harus memberikan kepastian hukum.
BACA JUGA: Konon Prabowo Sudah Cium Pengkhianatan Sejak 2025
Termasuk, kata Lallo, penanganan perkara harus menjawab keresahan masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan dan instrumen negara.
“Negara tidak boleh kalah terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu,” ujar legislator Dapil I Sulawesi Selatan (Sulsel) itu.
Lallo melanjutkan penyadapan ilegal terhadap Prabowo memiliki dimensi serius karena menyangkut kedudukan Presiden RI sebagai kepala pemerintahan sekaligus negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945.
Dalam sistem presidensial Indonesia, kata dia, Presiden tidak hanya menjalankan fungsi eksekutif, melainkan merepresentasikan negara.
Lallo mengingatkan setiap tindakan ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan, kewibawaan, maupun pelaksanaan tugas konstitusional Presiden RI harus ditangani secara serius.
"Ada dimensi keamanan negara yang harus dicermati secara serius, terlebih jika tindakan tersebut menyasar Presiden RI sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan,” kata dia.
Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto hingga wartawan.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11) malam.
"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," kata Asep.
Dalam kabar beredar, sosok LSP mengarah ke eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ASN condong ke Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta, dan EH merujuk Irjen Eko Hadi Santoso.
Asep menjelaskan penetapan tersangka menjadi hasil dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyebut Kapolri memberikan perhatian serius terhadap perkara yang melibatkan tiga personel kepolisian tersebut.
"Kapolri memerhatikan dengan sangat serius atas peristiwa yang berkembang," ujar Johnny, Selasa. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dalang di Balik Penyadapan Presiden Prabowo, Rakyat Pasti Akan Tahu
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan
