JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan kronologi penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Listyo ternyata sempat diperiksa sebagai saksi semalaman, kemudian dilepaskan menjelang subuh sebelum akhirnya kembali dipanggil penyidik pada sore harinya.
Yusril mengatakan, Listyo kembali menjalani pemeriksaan pada pukul 17.00 WIB, Selasa (3/11/2026). Setelah diperiksa, statusnya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.
"Itu (dibebaskan) sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi jam 05.00 pagi kemarin, semalaman itu diperiksa sebagai saksi dan sesudah itu menjelang subuh dilepaskan. Tapi sore jam 05.00 itu dipanggil lagi, diperiksa lagi dan kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan," kata Yusril kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).
Dia memastikan, penegakan hukum dalam kasus tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut Presiden meminta agar penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi negara.
"Ya, arahan beliau memang supaya kasus ini penegakan hukum itu dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu,”ujar Yusril.
“Dan telah dilakukan oleh para penyidik Bareskrim Mabes Polri dan seperti Anda tahu bahwa penyelidikan dan penyidikan sampai ke tingkat penahanan sekarang ini dilakukan tidak tanggung-tanggung pada mantan Kapolri dan sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden. Itu pejabat setingkat menteri," lanjutnya.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa membedakan jabatan seseorang.
"Tapi komitmen dari Pak Presiden dan kita semua di pemerintahan untuk menegakkan hukum itu tanpa pandang bulu. Tugas-tugas yang penegasan yang telah diberikan oleh Pak Presiden itu sudah ditindaklanjuti oleh Mabes Polri," katanya.
Yusril menjelaskan, laporan dugaan penyadapan tersebut berasal dari internal kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan fakta serta bukti permulaan yang cukup, Kapolri melaporkan perkara itu kepada Presiden.
"Iya, kan ini setelah mendapatkan laporan. Ini kan sebenarnya laporan ini kan muncul dari dalam kepolisian sendiri dan setelah peristiwa ini diselidiki, ada fakta-fakta, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, ya tentu Pak Kapolri tentu melaporkan kepada Presiden apa yang terjadi dan arahan Pak Presiden adalah supaya penegakan hukum dilakukan," tuturnya.
