Pantau - Pemerintah Suriah dilaporkan tengah mempersiapkan pemindahan sejumlah kementerian dan lembaga strategis dari ibu kota Damaskus ke beberapa kota di wilayah utara negara tersebut menyusul kekhawatiran terhadap kemungkinan operasi militer besar-besaran Israel.
Rencana tersebut mencakup pemindahan sedikitnya tiga kementerian ke Aleppo, sedangkan Kementerian Pertahanan direncanakan dipindahkan ke Hama.
Informasi itu dilaporkan surat kabar pro-pemerintah Turkiye, Turkiye, berdasarkan keterangan sejumlah sumber keamanan dan pejabat pemerintah Suriah, sebagaimana diberitakan pada Rabu (4/11/2026).
Menurut laporan tersebut, langkah pemindahan dipertimbangkan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi perluasan operasi militer Israel di wilayah Suriah.
Suriah Siapkan Pemindahan Kementerian ke Aleppo dan HamaSeorang pejabat pemerintah Suriah yang dikutip surat kabar Turkiye menyebutkan bahwa persiapan pemindahan sejumlah kementerian dari Damaskus telah dilakukan.
Sedikitnya tiga kementerian direncanakan menempati lokasi baru di Aleppo, salah satu kota utama di wilayah utara Suriah.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan disebut akan dipindahkan ke Hama sebagai bagian dari penataan kembali lokasi lembaga pemerintahan.
Laporan tersebut tidak merinci identitas ketiga kementerian yang akan dipindahkan ke Aleppo maupun jadwal pelaksanaan rencana tersebut.
Belum ada pula keterangan mengenai apakah pemindahan akan bersifat sementara atau permanen.
Rencana tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai kemungkinan operasi militer Israel yang lebih luas di wilayah Suriah.
Bank Sentral dan Lembaga Strategis Juga Dipertimbangkan untuk DipindahkanSelain kementerian, pemerintah Suriah dilaporkan mempertimbangkan pemindahan sejumlah lembaga penting yang berkaitan dengan perekonomian dan kebutuhan dasar masyarakat.
Salah satu lembaga yang masuk dalam pertimbangan pemindahan adalah bank sentral Suriah.
Pemerintah juga disebut tengah mengkaji pemindahan badan-badan strategis yang menangani industri minyak, pertanian, pasokan air, dan sektor ekonomi lainnya.
Sejumlah wilayah yang dipertimbangkan sebagai lokasi baru meliputi Idlib, Raqqa, Deir ez-Zor, dan Al Hasakah.
Menurut laporan Turkiye, langkah tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah Suriah menghadapi kemungkinan perubahan situasi keamanan di Damaskus dan wilayah sekitarnya.
Namun, laporan tersebut belum menyebutkan keputusan akhir mengenai lokasi maupun waktu pemindahan lembaga-lembaga strategis tersebut.
Israel Dilaporkan Siapkan Operasi Darat Berskala BesarSejumlah sumber keamanan Suriah yang dikutip surat kabar Turkiye menyatakan bahwa Israel diduga sedang mempersiapkan operasi militer darat berskala penuh dengan dukungan angkatan udara.
Menurut sumber tersebut, militer Israel saat ini melancarkan serangan di sepanjang jalur Damaskus, Homs, Quneitra, dan Daraa.
Wilayah-wilayah tersebut memiliki posisi penting dalam perkembangan situasi keamanan Suriah, khususnya di bagian selatan negara itu.
Surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa pemerintah Suriah memperhitungkan kemungkinan terjadinya operasi militer Israel.
Dalam laporan itu, pemerintah Suriah disebut tidak berupaya mempertahankan kendali militer atas sejumlah wilayah selatan, terutama kawasan antara Daraa dan Quneitra.
Meski demikian, informasi mengenai rencana operasi darat Israel tersebut masih berdasarkan keterangan sumber yang dikutip media dan belum disertai konfirmasi resmi dalam laporan tersebut.
Ketegangan Suriah dan Israel Meningkat Sejak Pergantian KekuasaanKetegangan keamanan di Suriah berkaitan dengan perkembangan konflik regional yang berlangsung sejak 2023.
Sejak musim gugur 2023, Israel terus melaksanakan operasi militer di Jalur Gaza dan memperluas kehadirannya di Tepi Barat.
Israel juga mempertahankan kendali atas sejumlah wilayah di Lebanon selatan.
Situasi keamanan Suriah mengalami perubahan setelah pergantian kekuasaan di Damaskus pada Desember 2024.
Setelah perubahan pemerintahan tersebut, militer Israel menduduki wilayah tambahan di sekitar Dataran Tinggi Golan.
Wilayah yang diduduki mencakup zona demiliterisasi yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Perjanjian Pelepasan Pasukan Tahun 1974.
Perkembangan tersebut menjadi latar belakang kekhawatiran mengenai kemungkinan meluasnya operasi militer Israel ke wilayah Suriah.
Hingga laporan ini diterbitkan, belum ada kepastian mengenai pelaksanaan pemindahan kementerian maupun keputusan resmi pemerintah Suriah terkait rencana tersebut.
