Pantau — Pengawasan vape atau rokok elektrik kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan produk tersebut mengandung narkotika cair.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini, mendesak pemerintah memperketat pengawasan peredaran vape sekaligus menyiapkan regulasi tegas untuk melarang produk yang mengandung zat berbahaya.
Yahya meminta pemerintah tidak berhenti pada pembatasan penggunaan vape di lingkungan kepolisian.
Ia mendorong langkah yang lebih luas dengan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengawasi kandungan produk dan menelusuri peredarannya.
"Kami menyambut baik adanya SE Kapolri untuk melarang anggotanya menggunakan vape. Saya juga mendukung kolaborasi Kapolri dan BPOM untuk memastikan kandungan vape yang mengandung narkotika cair," kata Yahya melalui keterangan tertulisnya, Rabu (4/11/2026).
Perketat PengawasanYahya meminta pemerintah segera menetapkan larangan terhadap vape yang terbukti mengandung narkotika cair.
Menurutnya, BPOM perlu memperkuat pemeriksaan produk sekaligus mengawasi jalur distribusi agar produsen maupun pihak yang mengedarkan zat berbahaya tidak leluasa menjalankan aktivitasnya.
Ia juga mendesak BPOM mencabut izin edar produk yang melanggar ketentuan. Sementara itu, Polri perlu bergerak ketika aparat menemukan dugaan tindak pidana.
Yahya bahkan meminta polisi menindak pihak yang terlibat hingga menutup pabrik yang memproduksi vape dengan kandungan narkotika cair.
Langkah tersebut, menurut Yahya, perlu berjalan beriringan. Pengawasan produk harus mampu mengungkap kandungan berbahaya, sedangkan penegakan hukum perlu memutus aktivitas pihak yang memproduksi dan mengedarkannya.
Lindungi Generasi MudaYahya juga menyoroti tren penggunaan vape di kalangan anak muda.
Ia menilai pemerintah perlu memberi perhatian khusus kepada generasi muda karena rokok elektrik kini tidak hanya menjadi produk konsumsi, tetapi juga bagian dari gaya hidup.
Karena itu, Yahya meminta pemerintah memperluas edukasi mengenai bahaya narkotika cair.
Sosialisasi perlu menjangkau masyarakat agar pengguna memahami risiko penyalahgunaan vape yang mengandung zat terlarang.
Ia turut mendorong Polri dan BNN menggelar operasi lapangan untuk membongkar mata rantai peredaran narkotika cair.
Operasi tersebut perlu menyasar jaringan pemasok hingga produsen vape yang menggunakan zat terlarang.
"Bahaya narkotika cair ini jangan dianggap enteng karena bisa menciptakan ketergantungan bagi pemakainya. Sudah saatnya kita gaungkan gerakan perlawanan terhadap bahaya narkotika cair bagi generasi muda," tegasnya.
Polri-BNN-BPOM BersinergiYahya menilai pemberantasan peredaran narkotika cair melalui vape membutuhkan kerja bersama lintas lembaga.
Polri, BNN, dan BPOM perlu menyatukan langkah untuk mengawasi produk, menelusuri jaringan peredaran, serta menindak pihak yang melanggar hukum.
Menurutnya, pengawasan yang ketat saja tidak cukup jika pemerintah tidak membarenginya dengan edukasi dan penegakan hukum.
Sebaliknya, operasi lapangan juga perlu dukungan pemeriksaan produk agar aparat dapat mengidentifikasi kandungan vape secara tepat.
Yahya menegaskan, sinergi ketiga lembaga tersebut menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektrik.
