Apa yang harus dilakukan perempuan ketika biaya kebutuhan sanitasi sebagai konsekuensi biologis tubuhnya, justru mencekik mereka. Perempuan seakan dipaksa bertahan, bukan hanya dari rasa sakit yang meremukkan badan. Namun, juga bertahan pada realita harga pembalut yang mahal.
Persoalan pajak pembalut baru sampai di pendengaran Dianah (40), warga Penjernihan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ibu dengan tiga anak itu memang tidak sempat mengikuti pemberitaan apa pun. Pekerjaan sebagai penjual minuman keliling di samping sebagai ibu rumah tangga, membuatnya tidak punya waktu selain untuk bekerja dan beristirahat di malam hari.
Sehari-hari, Dianah mengayuh sepeda yang membawa gerobak minumannya menuju Stasiun Tanah Abang, Jakpus. Seperti Rabu (4/11/2026), pukul 10.30 WIB, ia sudah membuka lapak minuman kelilingnya persis di jalan raya depan stasiun.
Selama ini, ia terbiasa berhemat dalam penggunaan pembalut dengan membeli pembalut seri celana. Baginya, itu sangat efektif mencegah kebocoran yang berimbas pada pemborosan.
”Kalau pakai yang biasa kita bisa pakai lebih dari 1 pads biar gak bocor, tapi kalau seri celana cukup pakai sekali gak bocor seharian," ucapnya di sela-sela melayani pembeli.
Tidak hanya dirinya, ia pun memiliki seorang anak gadis yang sudah mengalami menstruasi. Hal itu membuatnya harus semakin memutar otak untuk menyiasati pengeluaran agar tidak berlebihan pada konsumsi itu.
”Saya biasanya stok yang seri celana cuma Rp 23.000. Kalau beli juga biasanya online dari gudangnya supaya dapat lebih murah," ujarnya.
Berbeda dengan Dianah, Yosi (46) warga Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, justru lebih tanggap perihal realita bahwa pembalut yang dibutuhkannya setiap bulan menyimpan pajak yang tinggi. Ibu dengan dua anak itu sehari-hari bekerja sebagai penjaga kos putri di wilayah tersebut.
Pengeluaran untuk pembalut yang tinggi, membuatnya harus menarik nafas panjang setiap kali pembelian.
Ia mengatakan, mahalnya harga pembalut sangat disadarinya. Menimbang ia juga memiliki anak perempuan yang beranjak dewasa sehingga pengeluaran untuk kebutuhan itu tidak bisa dipandang remeh.
Kendati sudah tidak mengalami menstruasi, Yosi mengatakan 2 bulan belakangan ini, ia harus menyiapkan jumlah pembalut yang lebih banyak dari biasanya. Hal itu, karena kebutuhan penggunaanya sekarang beralih ke putrinya.
”September ini beli 2 bungkus besar sekalian, harganya pokoknya lebih dari Rp 50.000-an per bungkus," ujarnya.
Bagi Yosi, uang tersebut tidak bisa dipandang kecil. Sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, ia tidak hanya menanggung diri sendiri tapi juga kedua anaknya yang masih bersekolah. Pengeluaran untuk pembalut yang tinggi, membuatnya harus menarik nafas panjang setiap kali pembelian.
”Agak berat juga belinya, tapi kan wajib setiap bulan jadi ya mau gak mau harus beli," ujarnya.
Keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi perempuan sudah selayaknya didapatkan. Menurutnya, bukan hal yang bijak dengan membebankan pajak tinggi pada kebutuhan yang sifatnya wajib. Ia berhadap ada ketentuan lain yang lebih memihak pada perempuan.
”Harusnya gak semahal itu, ini kebutuhan kita dan gak semua orang punya duit banyak," ucapnya.
Kekecewaan tidak hanya dialami para ibu-ibu, Sahara (19) warga Bekasi, Jawa Barat, yang seorang lulusan baru sekolah menengah atas juga menyayangkan kenyataan ini. Perempuan yang baru beberapa bulan bekerja itu bercerita, dalam sebulan ia biasa menghabiskan 2 bungkus pembalut.
Per satu bungkus pembalut dibelinya dengan harga sekitar Rp 23.000-Rp 25.000. Total ia harus menyisihkan uang sebesar 50 ribu untuk kebutuhan yang tidak bisa ditolaknya. ”Harusnya gak semahal itu ya karenakan itu kebutuhan biologis kita sebagai perempuan," ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan, Sahara kerap berhemat dengan membeli eceran di warung-warung. Itu pun dalam setahun ini, menurutnya harga pembalut yang biasa didapatkannya menjadi semakin sedikit. "Beberapa tahun lalu beli 2 ribu dapat 4, sekarang cuma dapat 3," ucapnya.
Sebagai perempuan ia berharap ada kebijakan yang lebih inklusif. Kendati demikian, ia tidak serta merta meminta produk tersebut dijual tanpa dikenai pajak."Kalau gak dipajakin mungkin susah ya, kalau gitu setidaknya diturunin jadi 5 persen aja pajaknya," tuturnya.
Perempuan tidak seharusnya membayar lebih mahal hanya karena memiliki tubuh yang mengalami menstruasi
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dahlia Madanih menilai, kebijakan PPN 11 persen tersebut belum mempertimbangkan kebutuhan khusus kesehatan reproduksi perempuan. (Kompas.id 1/11/2026).
”Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi merupakan kebijakan yang bias jender karena tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesetaraan reproduksinya,”ucapnya.
Ketua Dewan Eksekutif KAPAL Perempuan Misiyah menegaskan, negara tidak seharusnya menjadikan kebutuhan alamiah perempuan sebagai sumber penerimaan pajak. Perempuan tidak seharusnya membayar lebih mahal hanya karena memiliki tubuh yang mengalami menstruasi (Kompas.id 1/11/2026).
Menstruasi merupakan kondisi biologis alami yang normalnya terjadi pada perempuan setiap bulannya. Hal itu membuat, kebutuhan akan produk-produk kebersihan salah satunya pembalut juga tidak bisa ditawar.
Sebelumnya, dokter spesialis obstetri dan ginekologi RS Pondok Indah, Putri Deva Karimah, Senin (2/11/2026), menyampaikan, keterbatasan akses terhadap pembalut akan membuat perempuan terpaksa menggunakan bahan pengganti lain yang kurang higienis. Tidak menutup kemungkinan, sejumlah perempuan terpaksa menggunakan pembalut terlalu lama. (Kompas.id, 2/11/2026).
”Jika itu dilakukan bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan, mulai dari iritasi kulit, ruam, gatal, hingga ketidaknyamanan pada area genital,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan onkologi RS Umum Daerah Dr Soetomo Surabaya, Poedjo Hartono, mengatakan, pembalut merupakan kebutuhan esensial bagi perempuan. Pada usia reproduksi, perempuan akan membutuhkan pembalut hampir setiap bulan. (Kompas.id, 2/11/2026).
