Jakarta, VIVA - Lembaga think tank bidang ekonomi, geopolitik dan kebijakan publik, Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2026 sekitar 5,2 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Proyeksi ini disampaikan menjelang rilis data produk domestik bruto (PDB) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) minggu ini.
Sepanjang 2026, pertumbuhan diperkirakan berada di kisaran 5,2 persen-5,4 persen, dengan batas atas setara target APBN sebesar 5,4 persen. Dari sisi pembentuknya, pertumbuhan di atas 5 persenterutama ditopang konsumsi rumah tangga, penyumbang terbesar PDB, yang masih bertahan meski kehilangan momentum.
Penjualan eceran riil kembali tumbuh 1,3 persen setelah terkontraksi pada kuartal II, tetapi pertumbuhan transaksi kartu dan uang elektronik melambat dan keyakinan konsumen turun, meski masih di zona optimistis. Pembedanya pada kuartal III adalah ekspor manufaktur, yang mulai pulih dan menahan perlambatan.
Namun, angka kuartal III yang solid belum mencerminkan tekanan sesungguhnya. Dampak terberat dari harga minyak, El Nino, dan kebakaran hutan diperkirakan baru akan terasa penuh pada kuartal IV, sementara ruang untuk stimulus tambahan terbatas karena beban subsidi energi berisiko naik dan agenda prioritas nasional turut menyerap APBN.
Dari sisi eksternal, konflik di Timur Tengah dan perlambatan ekonomi dunia mendorong harga minyak naik dan menekan Indonesia sebagai negara pengimpor energi. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata hampir US$92 per barel pada Januari-September 2026, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70. Dampaknya mulai terasa pada Oktober, kelompok transportasi--terutama bensin--menyumbang 0,59 poin persentase inflasi tahunan.
Imbasnya merambat ke neraca eksternal. Defisit transaksi berjalan yang melebar pada kuartal II dan rupiah di kisaran Rp18.000 per dolar AS membuat kebijakan harus memprioritaskan stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan 100 basis poin menjadi 5,75 persen sepanjang tahun ini.
Dalam situasi tersebut, Anggota Board of Advisors Prasasti sekaligus Gubernur Bank Indonesia 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, menilai fungsi suku bunga telah bergeser.
"Suku bunga bukan lagi sekadar alat pendorong pertumbuhan, melainkan jangkar kepercayaan. Pelonggaran yang terlalu dini bisa memicu tekanan pada rupiah, dan ongkosnya bagi pertumbuhan justru lebih mahal," ujarnya.
