YOGYAKARTA -- Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan saat audiensi Forum Kebangsaan DIY dengan DPRD DIY. Aksi tersebut berlangsung di tengah penyampaian aspirasi massa yang menuntut pemakzulan Gibran dan pengusutan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Rabu (4/11/2026).
Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menjelaskan penurunan foto Gibran terjadi secara spontan saat audiensi berlangsung. Ia mengatakan aksi tersebut bukan merupakan inisiatif anggota dewan, melainkan respons sejumlah peserta audiensi yang menyuarakan ketidakpuasan mereka.
"Jadi, tadi ada ibu-ibu yang teriak untuk minta supaya foto Pak Wapres itu diturunkan," kata Imam Taufik saat diwawancara di Kantor DPRD DIY, Rabu (4/11/2026).
Imam menyampaikan, awalnya Forum Kebangsaan DIY datang ke DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi. Ada dua tuntutan utama yang disampaikan, yakni meminta agar Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Di tengah audiensi, sebagian peserta kemudian mengungkapkan perasaan mereka terhadap keberadaan foto Gibran yang terpajang di ruangan tersebut. Sejumlah peserta secara spontan maju dan melakukan penurunan foto.
"Ada yang teriak-teriak untuk turunkan foto," ujarnya.
Alhasil, foto tersebut diturunkan selama audiensi berlangsung.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, membenarkan pihaknya menerima langsung aspirasi massa bersama sejumlah anggota Komisi A lainnya.
Yuni mengatakan, massa meminta agar aspirasi terkait pemakzulan Gibran turut disampaikan kepada DPR RI. Namun, DPRD DIY tidak memiliki hubungan kelembagaan langsung untuk meneruskan tuntutan tersebut kepada DPR RI. Karena itu, pihaknya akan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui fraksi dan partai politik masing-masing.
"Kita akan menyampaikan melalui fraksi masing-masing, melalui partai politik masing-masing mengenai aspirasi dari warga masyarakat ini," kata Yuni.
Terkait penurunan foto Gibran, Yuni menyebut aksi tersebut merupakan kehendak peserta audiensi. Ia mengaku merespons keinginan massa yang hendak menurunkan foto tersebut. Meski demikian, Yuni menegaskan bahwa penurunan foto bukan merupakan inisiatif DPRD, melainkan aspirasi spontan dari masyarakat yang hadir.
Yuni mengatakan, massa yang datang terdiri dari sekitar 33 elemen masyarakat. Mereka mengikuti perkembangan persoalan ijazah Jokowi hingga polemik terkait ijazah Gibran.
Ia menyebut massa mendasarkan tuntutannya pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menurut mereka berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran. Yuni juga menyebut, masyarakat sudah cukup lama menunggu tindak lanjut atas berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian mereka.
"Bagaimanapun juga masyarakat ini kan sudah lama terzalimi. Sudah lama, dan cukup diam saja, tidak ada tindak lanjut bagaimana keputusan dari apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diputuskan MK dan MA itu," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, aksi spontan penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang sidang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (4/11/2026) menjadi perhatian publik. Momen tersebut terjadi saat Forum Kebangsaan DIY menggelar audiensi bersama sejumlah anggota DPRD DIY.
Video yang memperlihatkan foto Gibran diturunkan dari ruang sidang tersebut ramai beredar di media sosial Threads dan menuai perhatian warganet.
"Penurunan foto itu spontanitas," kata Pembina Forum Kebangsaan DIY, Prof. Muhammad Chirzin saat diwawancara di Kantor DPRD DIY, Rabu (4/11/2026).
Ia juga menegaskan, penurunan foto Gibran memiliki pesan simbolis terkait tuntutan mereka. Chirzin menjelaskan, Forum Kebangsaan DIY sendiri datang untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat kepada para wakil rakyat. Mereka berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto agar situasi kebangsaan menjadi lebih kondusif.
