Kementerian Kesehatan meluncurkan gerakan masif Program Pesantren Bebas Tuberkulosis (TBC) yang diintegrasikan dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) berskala nasional.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, menerangkan bahwa akselerasi pelacakan (tracing) kasus udara secara berkala ke kantong-kantong komunal menjadi prioritas mendesak.
Menurut dia, kehadiran program CKG di dalam asrama diharapkan mampu mendeteksi dini sekaligus memberikan edukasi higienitas yang kuat bagi ekosistem pesantren.
"TBC bukan sekadar masalah medis, melainkan tantangan besar yang berkaitan erat dengan faktor sosial, asupan gizi, hingga kondisi lingkungan tempat tinggal. Melalui program jemput bola di pesantren ini, kita ingin membangun benteng pertahanan dini," kata Benjamin Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Rabu (4/11).
"Tidak ada waktu untuk menunda, setiap kasus yang berhasil kita temukan dan obati secara gratis adalah langkah konkret menyelamatkan nyawa generasi muda kita," sambungnya.
Benjamin mengatakan, dalam pelaksanaan CKG hari ini, ribuan santri mendapatkan rangkaian pemeriksaan fisik menyeluruh, mulai dari pengecekan tanda vital, evaluasi status gizi, hingga penapisan paru-paru menggunakan teknologi kedokteran taktis.
Ia menyebut, pemerintah menargetkan penemuan kasus aktif nasional dapat didorong secara signifikan guna memenuhi target eliminasi TBC jangka panjang. Peningkatan deteksi di klaster wilayah Sumatera Utara pun digenjot untuk mempersempit ruang penularan.
"Tahun ini kita melakukan upaya luar biasa (extraordinary). Kita menargetkan penemuan kasus TBC secara nasional dapat ditingkatkan hingga 90 persen pada tahun 2026 ini. Lingkungan pesantren yang sehat dan santri yang kuat adalah fondasi utama kita dalam mempercepat pemutusan rantai penularan di Tanah Air," ujarnya.
Lebih lanjut, Benjamin, usai peluncuran di Deli Serdang, Kemenkes bersama kementerian terkait bersiap mereplikasi model CKG terintegrasi ini ke seluruh pondok pesantren di Indonesia.
Langkah berkelanjutan ini ditempuh guna memastikan pemerataan hak fasilitas kesehatan serta terwujudnya target Indonesia Bebas TBC.
