Pemerintah menyiapkan tiga pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026-2027. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan di lintasan utama penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Skema tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kepala KSOP Kelas III Tanjungwangi. Rapat tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan, baik tingkat pusat maupun balai, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bali, pemerintah kabupaten, PT Pelindo, hingga PT ASDP Indonesia Ferry.
"Rapat ini membahas alternatif layanan pelabuhan di masa Natal dan Tahun Baru," kata Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).
Berdasarkan hasil survei kondisi pelabuhan, terdapat tiga pelabuhan yang disiapkan, yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi, serta Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali.
"Jadi, pelabuhan di sisi Jawa disiapkan Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Tanjungwangi. Sementara di sisi Bali disiapkan Pelabuhan Celukan Bawang, yang masing-masing diproyeksikan mengangkut hingga 500 kendaraan," tuturnya.
Untuk mendukung operasional tersebut, pemerintah juga menyiapkan 13 kapal penyeberangan. Rinciannya, delapan kapal akan beroperasi melalui Pelabuhan Jangkar dan lima kapal melalui Pelabuhan Tanjungwangi.
Komang mengatakan, berdasarkan hasil rapat, jumlah kendaraan kelas Vb yang diperkirakan melintas melalui Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk mencapai 1.000 kendaraan per hari. Karena itu, diperlukan pengalihan arus kendaraan untuk mengurangi antrean dan kemacetan.
"Potensi peningkatan kendaraan ini perlu diantisipasi sejak awal. Karena itu, pemerintah menyiapkan alternatif layanan penyeberangan agar arus kendaraan tidak seluruhnya bertumpu di Ketapang-Gilimanuk," ujarnya.
Komang menyebut kesiapan fasilitas pelabuhan juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Sejumlah pembenahan akan dilakukan, terutama penambahan penerangan, toilet, serta kamera pengawas atau CCTV.
"Kesiapan fasilitas harus dipastikan sebelum pelayanan dimulai. Kami juga akan berkoordinasi dengan seluruh pihak agar operasional pelabuhan berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa," jelasnya.
Selain kesiapan infrastruktur dan armada, dalam rapat tersebut juga muncul usulan agar biaya penyeberangan di pelabuhan alternatif dapat disubsidi penuh atau 100 persen sehingga menjadi gratis (Rp 0) selama periode Nataru.
Usulan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan jalur alternatif sehingga beban kendaraan di lintasan utama Ketapang-Gilimanuk dapat berkurang.
Adapun layanan penyeberangan alternatif tersebut direncanakan berlangsung mulai 18 hingga 30 Desember 2026. Pengaturan jadwal ini mempertimbangkan agenda kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Celukan Bawang pada 31 Desember 2026.
Komang menambahkan, Pemkab Banyuwangi mendukung rencana tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam menyiapkan manajemen serta rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan.
"Prinsipnya, kami mendukung langkah ini sebagai upaya mengurai kepadatan saat Nataru. Dishub Banyuwangi akan berkoordinasi dengan kepolisian, pengelola pelabuhan, dan instansi terkait untuk menyiapkan pengaturan lalu lintas," tutupnya.
(prf/ega)
