Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Provinsi Papua Barat kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data per Agustus 2026, total luasan hutan dan lahan yang hangus terbakar di wilayah tersebut telah mencapai 3.317,56 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten.
Merujuk pada data Dinas Kehutanan Papua Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Fakfak menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah. Di kabupaten ini, api telah melahap lebih dari 2.300 hektare kawasan, dengan konsentrasi titik api terbesar berada di wilayah Padang Bomberay.
Kendati demikian, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Papua Barat menilai angka luasan karhutla yang tercatat secara resmi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan fakta di lapangan. Luasan riil kebakaran diprediksi jauh lebih besar karena masih banyak titik kebakaran di area pedalaman yang belum terdata secara optimal.
Baca Juga :
401.586 Kasus ISPA Tersebar di 7 Provinsi Akibat KarhutlaSelain kebakaran di Padang Bomberay, kobaran api dilaporkan turut merembet ke sejumlah wilayah lain, antara lain Padang Agoda di Kabupaten Teluk Bintuni yang berbatasan langsung dengan kawasan Bomberay. Kebakaran masif juga dilaporkan melanda Distrik Arguni Atas di Kabupaten Kaimana.
Titik api teranyar bahkan dilaporkan telah mendekati kawasan permukiman masyarakat adat suku Mairasi, membentang dari perkampungan Lobo hingga kawasan Werua.
Ketua JPIK Papua Barat, Musa Mambrasar, mengingatkan ancaman deforestasi dan kerusakan ekologis yang kian meluas apabila penanganan karhutla tidak segera dioptimalkan oleh pemerintah daerah maupun satgas terpadu.
"Luas yang terbakar saat ini mencapai 3.317,56 hektare. Bagi kami di JPIK, apabila situasi ini terus berlanjut sampai bulan Desember hingga memasuki tahun baru nanti, kami perkirakan angka luasan kebakaran hutan dan lahan ini akan terus meningkat drastis," ucap Musa dikutip dari tayangan Primetime News Metro TV, Rabu, 4 November 2026.
JPIK mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengerahkan upaya pemadaman secara intensif, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau melalui jalur darat, guna mencegah kerusakan hutan tropis Papua Barat yang lebih parah.
