Pantau - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mendukung Presiden RI Prabowo Subianto memperkuat konsolidasi pemerintahan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan nasional, mulai dari tantangan ekonomi, keamanan negara, hingga efektivitas penggunaan anggaran.
Dukungan tersebut disampaikan Bamsoet melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (4/11/2026), setelah menghadiri Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres.
Bamsoet menilai Presiden Prabowo memiliki modal politik dan kewenangan konstitusional yang kuat untuk menggerakkan seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
"Presiden memiliki modal politik dan kewenangan konstitusional yang kuat untuk menggerakkan pemerintahan. Konsolidasi diperlukan agar seluruh jajaran bekerja dalam satu arah, saling mendukung, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat," kata Bamsoet.
Menurutnya, penguatan konsolidasi diperlukan agar kementerian dan lembaga memiliki kesamaan arah kebijakan serta mampu meningkatkan koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.
Konsolidasi tersebut juga dinilai penting untuk mempercepat pengambilan keputusan strategis dan memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif di seluruh tingkatan pemerintahan.
Bamsoet Soroti Inflasi, Kemiskinan, dan PengangguranBamsoet menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan ekonomi antarkementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk memperluas investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mempertahankan daya beli masyarakat.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen, yang dinilainya menunjukkan peluang untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional.
Meski demikian, Bamsoet mengingatkan bahwa pemerintah masih menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan terkoordinasi dan berkelanjutan.
Salah satu indikator yang disorotinya adalah tingkat inflasi Oktober 2026 yang tercatat sebesar 3,23 persen.
Selain inflasi, persoalan kemiskinan juga menjadi perhatian karena masih terdapat sekitar 22,93 juta penduduk Indonesia yang hidup dalam kondisi miskin.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,68 persen.
Bamsoet menilai berbagai indikator tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas kebijakan ekonomi agar pertumbuhan nasional memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Kita memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kuncinya ada pada kerja sama seluruh kementerian, kepastian kebijakan, dan pelaksanaan program yang terukur. Rakyat harus semakin merasakan hasil pembangunan," ungkap Bamsoet.
Ia menegaskan bahwa kerja sama antarkementerian, kepastian kebijakan, dan pelaksanaan program yang terukur merupakan faktor penting untuk mencapai target pembangunan nasional.
Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Diminta Diusut Sesuai HukumSelain persoalan ekonomi, Bamsoet turut menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya memerlukan perhatian serius.
Ia meminta agar dugaan tersebut ditangani secara profesional, objektif, dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Bamsoet juga mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tidak bersalah selama proses penyelidikan berlangsung.
Menurutnya, penanganan dugaan penyadapan harus tetap menjunjung prinsip keadilan dan tidak mengabaikan prosedur hukum.
"Dugaan penyadapan terhadap Presiden harus ditangani secara serius dan sesuai hukum. Kita perlu memastikan sistem pengamanan negara semakin kuat, pengawasan berjalan efektif, dan setiap institusi bekerja secara profesional agar kepercayaan publik terus terjaga," tegas Bamsoet.
Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan memperkuat pengamanan komunikasi strategis negara.
Pemerintah juga didorong meningkatkan koordinasi antarlembaga keamanan dan intelijen guna mengurangi risiko gangguan terhadap komunikasi pemerintahan.
Bamsoet menekankan bahwa profesionalisme aparat, efektivitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap hukum menjadi unsur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Konsolidasi Pemerintahan Harus Libatkan BUMN hingga Pemerintah DaerahBamsoet menilai konsolidasi pemerintahan tidak cukup dilakukan hanya di lingkungan kementerian, tetapi juga perlu melibatkan berbagai institusi strategis lainnya.
Institusi tersebut mencakup lembaga penegak hukum, badan intelijen, badan usaha milik negara (BUMN), serta pemerintah daerah.
Menurutnya, keterlibatan seluruh institusi diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara selaras dan efektif.
Ia juga mendorong evaluasi kinerja kabinet sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintahan.
Selain evaluasi kabinet, penyelarasan program antarlembaga dan penguatan pengawasan anggaran dinilai penting agar kebijakan pemerintah berjalan sesuai sasaran.
Bamsoet menilai koordinasi politik yang baik harus didukung jajaran kabinet yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan menjalankan program secara profesional.
Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
APBN 2027 Diproyeksikan Rp4.106,3 Triliun, Bamsoet Tekankan Pengawasan AnggaranDalam pengelolaan keuangan negara, Bamsoet menyoroti proyeksi belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang diperkirakan mencapai Rp4.106,3 triliun.
Besarnya proyeksi anggaran tersebut dinilai membutuhkan pengelolaan yang optimal agar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.
Bamsoet menekankan pentingnya penggunaan anggaran untuk memperkuat industri nasional dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.
Selain penguatan industri, alokasi anggaran juga perlu diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas perekonomian.
Penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia turut menjadi prioritas yang menurutnya perlu mendapat perhatian pemerintah.
Ia juga mendorong penguatan pengawasan anggaran untuk memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Bamsoet, optimalisasi belanja negara harus menjadi bagian dari konsolidasi pemerintahan agar kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan terukur.
Bamsoet Ingatkan Konsolidasi Kekuasaan Harus Tetap Sesuai KonstitusiMeski mendukung penguatan konsolidasi pemerintahan, Bamsoet mengingatkan bahwa seluruh proses tersebut harus tetap dilaksanakan dalam koridor konstitusi.
Ia menegaskan bahwa konsolidasi kekuasaan tidak boleh mengabaikan independensi penegakan hukum sebagai salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan negara.
Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga harus tetap dijaga agar terdapat mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Selain itu, ruang partisipasi masyarakat perlu dipertahankan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap transparan dan akuntabel.
Bamsoet menilai pemerintahan yang solid harus didukung koordinasi politik yang baik, jajaran kabinet yang kompeten, serta mekanisme pengawasan yang sehat.
Penguatan konsolidasi pemerintahan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang independen dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara.
Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres yang dihadiri Bamsoet tersebut juga diikuti sejumlah anggota, antara lain Agum Gumelar, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Margarito Kamis, dan Ida Bagus Purwalaksana.
Melalui penguatan koordinasi antarlembaga, percepatan penanganan persoalan ekonomi, peningkatan keamanan negara, dan optimalisasi anggaran, Bamsoet mendukung langkah Presiden Prabowo dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan tetap menjunjung tinggi konstitusi serta mekanisme pengawasan.
