Wamensos Agus Jabo Priyono menerima audiensi Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky dan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli beserta jajaran di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan pengajuan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh Timur serta kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menyampaikan perkembangan pengajuan bantuan tahap II bagi masyarakat terdampak bencana. Aceh Timur masuk dalam gelombang 10 dan 12 dengan kebutuhan bantuan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Bantuan yang diajukan meliputi jaminan hidup (jadup), bantuan isi hunian, dan stimulan ekonomi. Iskandar berharap proses pengajuan, khususnya untuk gelombang 10, dapat segera diselesaikan pada November ini karena masyarakat masih menunggu bantuan untuk memenuhi kebutuhan setelah bencana.
“Minimal di proses November ini sudah clear untuk tahap 10 ini, jadup di Aceh Timur,” ujar Iskandar.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo menjelaskan bahwa pengajuan anggaran bantuan untuk penanganan bencana di Sumatra, termasuk Aceh Timur, masih berproses di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebelum diteruskan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
“Memang untuk tahap 10 itu anggarannya sedang diurus, sekarang sedang berproses. Mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti Kementerian Keuangan menyetujui,” kata Agus Jabo.
Ia menjelaskan, setelah anggaran disetujui, Kemensos akan menyalurkan bantuan melalui Bank Himbara maupun PT Pos Indonesia. Bantuan yang disiapkan meliputi jadup sebesar Rp15 ribu per orang per hari, bantuan isi hunian Rp3 juta per keluarga, serta stimulan ekonomi Rp5 juta per keluarga.
Agus Jabo juga mendorong Bupati Aceh Timur untuk menyampaikan langsung perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam rapat tingkat menteri (RTM) yang dijadwalkan berlangsung keesokan harinya. Ia menegaskan akan terus mengawal proses pengajuan anggaran bersama pihak terkait.
“Saya akan kawal terus yang di Bappenas. Nanti bersama Bu Cece, bersama Sekjen Kemensos, saya akan kawal terus,” tegasnya.
Selain membahas penanganan pascabencana, audiensi juga menyinggung kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Kotabaru.
Bupati Kotabaru Muhammad Rusli menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektare yang merupakan aset pemerintah daerah untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Atas nama pemerintah daerah, tentunya kami menyambut baik program tersebut. Kami menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lokasi sekitar 10 hektare,” ujar Rusli.
Ia juga menyampaikan kesiapan Pemkab Kotabaru untuk melengkapi dokumen administrasi maupun persyaratan teknis yang masih diperlukan.
Dalam pembahasan tersebut, Wamensos Agus Jabo menyebut masih ada komitmen pematangan lahan pada 2026 yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Agus Jabo menjelaskan bahwa Kabupaten Kotabaru telah masuk dalam daftar 158 lokasi usulan daerah yang memenuhi persyaratan awal clear and clean. Meski demikian, masih terdapat catatan yang perlu ditindaklanjuti, terutama terkait kesiapan lahan.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat permanen dirancang dengan kapasitas yang lebih besar, dari sebelumnya 1.000 menjadi 2.500 siswa.
Perubahan kapasitas tersebut turut berdampak pada kebutuhan anggaran pembangunan sehingga pemerintah masih mengupayakan penambahan jumlah lokasi agar semakin banyak daerah dapat memperoleh akses terhadap program tersebut.
Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 dan 2.
Proses penerimaan siswa dilakukan melalui penjangkauan dan verifikasi, bukan seleksi akademik maupun berdasarkan titipan.
“Sekolah Rakyat itu bukan hanya siswanya yang diurus, orang tuanya kita berdayakan, rumahnya nanti kita perbaiki,” jelasnya.
