Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia memperkuat pengawasan media sosial untuk mencegah tawaran WNI untuk menjadi tentara bayaran di luar negeri.
“Kita sedang mengidentifikasi dan juga menyusun kira-kira tindak lanjut yang paling tepat untuk mencegah rekrutmen yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mungkin bisa mengancam keamanan nasional juga,” kata Nezar Patria Wakil Menteri Komunikasi Digital Republik Indonesia di Meulaboh, melansir Antara, Rabu (4/11/2026).
Ia mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya melakukan langkah-langkah mitigasi, pencegahan, serta koordinasi lintas sektoral guna mengatasi berbagai ancaman keamanan nasional, termasuk konten berbahaya yang disebarkan melalui media sosial.
Nezar Patria mengungkapkan pihaknya juga tengah mendalami permasalahan terkait konten-konten yang berpotensi menjadi “tentara bayaran” dan disebarkan lewat media sosial oleh pihak luar.
Menurut dia, masalah ini telah masuk ke dalam ranah koordinasi politik dan keamanan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mendesak Rusia agar menghentikan secara efektif dan sesegera mungkin praktik perekrutan warga negara Indonesia (WNI) menjadi personel militer negara itu menyusul kabar tewasnya seorang WNI yang ikut dinas militer Rusia di Ukraina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Yvonne Mewengkang, Ahad (1/11), di Jakarta mengatakan permintaan tersebut telah resmi disampaikan Indonesia kepada Pemerintah Rusia melalui jalur diplomatik.
“Pemerintah RI meminta pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apapun,” kata Yvonne.
Indonesia juga memberi perhatian khusus terhadap praktik rekrutmen yang terindikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menurut Yvonne, Pemerintah RI telah meminta agar Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer Rusia secara resmi melalui jalur apapun. Langkah ini diharapkan dapat dilakukan secara efektif dan sesegera mungkin.
Sementara itu, terkait kabar tewasnya WNI yang diterjunkan militer Rusia di Ukraina, Yvonne memastikan KBRI Moskow masih terus memverifikasi informasi tersebut.
“KBRI Moskow tengah melakukan pendalaman dan verifikasi, termasuk terkait identitas dan status yang bersangkutan,” kata dia.
Ia memastikan bahwa seluruh proses yang berjalan dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelindungan data pribadi. Dengan demikian, masyarakat diimbau agar tidak berspekulasi terkait persoalan tersebut sebelum hasil verifikasi dapat ditetapkan.
Yvonne pun mengimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati saat menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, antara lain dengan memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan melalui instansi berwenang, tidak tergiur imbalan tak wajar, dan tidak menekan kontrak yang tak dipahami. (ant/lta/ipg)
