HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pelaksanaan Pekan Paralimpiade Provinsi (PEPARPROV) V Sulawesi Selatan 2026 mulai memasuki tahap persiapan. National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Sulawesi Selatan terus mendorong seluruh pengurus NPCI kabupaten/kota untuk memaksimalkan kesiapan kontingen menjelang ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas tersebut.
Ketua I Bidang Keorganisasian dan Hubungan Antarlembaga NPCI Sulsel, Erlangga Wahyu Pratama, mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada pengurus NPCI di daerah agar dapat berpartisipasi dalam PEPARPROV 2026.
Berdasarkan jadwal yang sebelumnya diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), PEPARPROV V dijadwalkan berlangsung pada 21-24 November 2026.
Namun, terdapat informasi terbaru terkait kemungkinan perubahan jadwal pelaksanaan. PEPARPROV disebut berpotensi digeser menjadi 24-27 November 2026.
“Namun, jadwal itu masih tahap kemungkinan. Ini belum pasti karena kita masih menunggu. Apabila memang resmi dipindahkan, maka akan terbit surat pemberitahuan baru,” ujar Erlangga saat diwawancarai.
Dia menjelaskan, pelaksanaan PEPARPROV 2026 ditangani langsung Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pemerintah daerah. Sementara itu, NPCI Sulsel berperan sebagai pelaksana teknis yang mengawal jalannya kegiatan hingga selesai.
Terkait keikutsertaan kabupaten/kota, Erlangga menyebutkan, dari 19 daerah di Sulawesi Selatan, diperkirakan 16 hingga 17 kabupaten/kota akan ambil bagian dalam ajang tersebut.
Sementara itu, beberapa daerah lainnya masih menghadapi kendala kelembagaan, termasuk belum terlaksananya musyawarah pemilihan kepengurusan baru.
Menurutnya, NPCI Sulsel terus memberikan dukungan dan arahan kepada pengurus di daerah agar dapat mengupayakan keberangkatan atlet masing-masing.
Meski demikian, keputusan mengenai keikutsertaan kontingen tetap menjadi tanggung jawab NPCI kabupaten/kota.
“Tentu dalam batas-batas dan ranah yang bisa dilakukan NPCI Provinsi Sulawesi Selatan. Berangkat atau tidaknya NPCI di tiap kabupaten/kota sebenarnya menjadi tanggung jawab NPCI kabupaten/kota masing-masing. NPCI Sulsel hanya berfungsi sebagai pengarah dan konsultan jalannya kegiatan ini,” jelasnya.
Erlangga juga menjelaskan, pelaksanaan PORPROV dan PEPARPROV selama ini berjalan beriringan. Namun, perubahan regulasi keolahragaan di tingkat nasional membuat NPCI tidak lagi berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Dengan perubahan tersebut, NPCI kini memiliki kedudukan sejajar dengan KONI dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
Dia berharap, penyelenggaraan PEPARPROV 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh daerah. Sebab, ajang tersebut bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi sekaligus penjaringan atlet potensial penyandang disabilitas.
Menurutnya, PEPARPROV merupakan salah satu momentum penting untuk menemukan bibit-bibit atlet yang nantinya dapat dipersiapkan menuju kompetisi pada jenjang lebih tinggi, mulai dari Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS), hingga kompetisi internasional seperti Asian Para Games dan Paralimpiade.
“Event ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum talent scouting atau penyaringan atlet-atlet terbaik dari kalangan disabilitas untuk mengharumkan nama Sulawesi Selatan ke jenjang yang lebih tinggi. PEPARPROV menjadi salah satu wadah pencarian atlet baru untuk persiapan kejuaraan nasional,” tuturnya.
Dia menilai, sejumlah atlet potensial kerap muncul melalui kompetisi tingkat provinsi. Karena itu, pembinaan dan dukungan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar potensi tersebut dapat berkembang menjadi prestasi.
Selain kesiapan kontingen, Erlangga juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap atlet penyandang disabilitas. Menurutnya, dukungan tidak boleh hanya berfokus pada penyelenggaraan kegiatan, tetapi juga harus mencakup pembinaan atlet dalam jangka panjang.
Dia mengingatkan, pemenuhan hak atlet penyandang disabilitas telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
“Ketika pemerintah di kabupaten/kota sendiri bersikap cuek, tentu itu tidak bisa kami benarkan. Secara regulasi sudah jelas dalam Undang-Undang Olahraga Nomor 11 Tahun 2022. Di situ sudah diatur dasar hukum dan hak-hak yang harus diperoleh teman-teman olahraga disabilitas. Jadi, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengesampingkan keberadaan atlet-atlet disabilitas,” tegasnya.
Erlangga menambahkan, selama ini NPCI Sulsel telah mengirimkan atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan di tingkat nasional maupun internasional. Capaian tersebut menjadi modal penting sekaligus tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan olahraga disabilitas di Sulsel.
Namun, upaya meningkatkan prestasi tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan atlet dan dukungan organisasi. Diperlukan perhatian pemerintah, terutama dari sisi anggaran, akomodasi, fasilitas latihan, serta sarana dan prasarana olahraga yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Ketersediaan aksesibilitas di stadion maupun fasilitas olahraga di setiap kabupaten/kota juga menjadi perhatian penting. Fasilitas yang layak dan inklusif dinilai dapat menunjang proses latihan sekaligus membuka kesempatan lebih besar bagi atlet disabilitas untuk berprestasi.
“Kita berharap perhatian itu tidak hanya dari segi anggaran. Atlet juga membutuhkan akomodasi, sarana-prasarana, serta peralatan di stadion-stadion kabupaten/kota. Kelayakan aksesibilitas harus menjadi prioritas demi melahirkan atlet-atlet disabilitas berprestasi untuk kepentingan Sulawesi Selatan ke depan,” pungkasnya.
Melalui PEPARPROV V 2026, NPCI Sulsel berharap semakin banyak atlet potensial yang terjaring dan mendapatkan pembinaan berkelanjutan. Dengan dukungan seluruh pemerintah daerah, olahraga disabilitas di Sulawesi Selatan diharapkan semakin berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.
