Kasus penyadapan ilegal oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo mantan Kapolri kepada Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pejabat negara, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga media, sedang diproses oleh kepolisian.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Haedar Nashir Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, objektif, dan transparan dalam menangani persoalan penyadapan.
“Setiap proses yang ada kaitannya dengan hukum dan proses hukum, tegakkan hukum dengan adil, objektif, dan transparan. Saya yakin ini fondasi kita karena kita negara hukum,” katanya di seusai membuka Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, pada Kamis (5/11/2026).
Haedar mengatakan, setiap persoalan yang berkaitan dengan proses hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang benar. Penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan, tetapi juga harus menjunjung keadilan dan keterbukaan.
Selain penegakan hukum, ia menyatakan bahwa Muhammadiyah juga mendukung langkah Presiden dalam memimpin bangsa dan negara dengan tetap berlandaskan konstitusi, mengutamakan kepentingan rakyat, keadilan, persatuan, dan kemakmuran.
“Tegak di atas itu, saya yakin masalah akan bisa dihadapi,” ucapnya.
Pihaknya juga meminta masyarakat tidak terpecah akibat persoalan penyadapan yang kini telah ditangani pihak berwenang. Menurutnya, masyarakat tetap memiliki ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan, tetapi tidak boleh sampai terjebak dalam konfrontasi.
Haedar menilai, kedewasaan dalam menyikapi persoalan menjadi penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi perpecahan.
“Karena bangsa ini memang besar, masalahnya selalu ada, maka kita harus menjadi bangsa yang dewasa,” ujarnya.
Ia juga berharap penanganan oleh pihak berwenang dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga persoalan tersebut bisa diselesaikan tanpa mengganggu persatuan bangsa.
Di sisi lain, Haedar mengingatkan warga Muhammadiyah untuk menjaga organisasi dan terus menjadikannya sebagai rumah bagi semua kalangan.
Muhammadiyah, menurutnya, harus tetap hadir memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama kelompok masyarakat yang masih menghadapi kesulitan hidup.
“Jadikan Muhammadiyah itu rumah untuk semua, dan Muhammadiyah tetap memberi suluh, memberi manfaat bagi kehidupan orang banyak, karena banyak masyarakat kita yang juga hidupnya susah, harus dilayani oleh kita semua,” pungkasnya.(ris/fia/ipg)
