JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi rekam jejak pernyataannya yang sempat memuji Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa. Ia menegaskan bahwa penilaian tersebut didasarkan pada keyakinan dan kondisi saat pujian itu dilontarkan.
Hal ini dikatakan Habiburokhman menjawab sorotan masyarakat usai Listyo Sigit ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dia menganalogikan apresiasi yang pernah ia sampaikan serupa dengan pujian yang juga beberapa kali diutarakan oleh Prabowo Subianto kala itu.
“Iya, ya sama aja kayak Pak Prabowo kan beberapa kali memuji beliau, ya kan ya. Ya kami selalu yakin apa yang kami sampaikan adalah benar pada saat itu, ya kan ya,” katanya ditemui di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Baca Juga:Sidang Putusan Sela Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi Digelar Senin 19 OktoberPolitikus Partai Gerindra itu menekankan bahwa penilaian di masa lalu tidak membuat siapa pun kebal terhadap proses hukum. Ia menyatakan, jika ke depan ditemukan fakta hukum yang membuktikan adanya pelanggaran, tindakan tegas wajib diambil.
Habiburokhman kemudian secara khusus menyoroti potensi adanya tindakan ilegal hingga dugaan pembangkangan atau insubordinasi yang dilakukan Listyo Sigit Cs.
“Kalau nanti ada fakta dan terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan yang ilegal, ya bahkan insubordinasi, ini isu yang sangat-sangat sensitif dalam kehidupan bernegara, ya. Tentu kita serahkan pada proses hukum agar ditindak sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III DPRHabiburokhman memuji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia mengatakan Sigit merupakan salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa.
"Yang kami hormati Pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo, jarang-jarang beliau hadir di sini. Salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa, kita kasih tepuk tangan serta hadirin yang kami muliakan," kata Habiburokhman dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6).
#nasional
