Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menduga ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang ditunjukkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026), berbeda dengan dokumen yang diperlihatkan saat Gelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025.
Refly menyampaikan dugaan tersebut setelah melihat langsung dokumen yang ditunjukkan Jokowi di ruang sidang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penilaiannya masih sebatas dugaan dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
"Perasaan saya, ini baru perasaan ya, karena kita harus ada pembuktian. Mata saya melihat bahwa ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi hari ini berbeda dengan apa yang ditunjikan dalam Gelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember 2025. Berbeda," kata Refly di sela persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dan Roy Suryo.
Menurut Refly, apabila perbedaan dokumen tersebut nantinya dapat dibuktikan, persoalan itu perlu ditelusuri lebih jauh karena berpotensi menunjukkan adanya rekayasa atau pemalsuan.
"Jadi, kalau misalnya berbeda, maka tentu di sini pasti ada kepalsuannya, ada rekayasa dan lain sebagainya," ujarnya.
Selain mempersoalkan perbedaan dokumen, Refly juga mengkritik cara Jokowi memperlihatkan ijazah kepada peserta sidang. Ia menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan tata cara persidangan karena dilakukan tanpa izin hakim.
"Jadi, dia sebenarnya melanggar tata cara persidangan, apalagi dilakukannya dua kali dengan mengambil itu, lalu kemudian dia balik. Itu satu, tidak ada izin," kata Refly.
Refly turut mempertanyakan pihak yang menunjukkan ijazah tersebut. Menurut dia, dokumen itu telah disita oleh penuntut umum sehingga semestinya ditunjukkan oleh jaksa.
"Ijazah itu kan disita oleh Penuntut Umum. Masak yang menunjukkan Jokowi, ya kan? Seharusnya yang menunjukkan Penuntut Umum karena ijazah itu sudah disita," tuturnya.
Refly Harun menduga ijazah Jokowi di sidang PN Jakarta Timur berbeda dengan dokumen yang ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada 2025.
