JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Habiburokhman mendesak Polri mengungkap motif penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ketua Komisi III DPR, ini meminta penyidik mendalami apakah penyadapan tersebut hanya berkaitan dengan upaya mengamankan posisi dan jabatan atau justru memiliki motif yang lebih jauh, termasuk terkait hubungannya dengan konstelasi politik.
“Ya kita lihat ya, dalam tindak pidana itu kan ada peristiwanya dan ada motifnya. Nah kita tunggu para penyidik apa motifnya,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
“Apakah hanya misalnya membaca peta, mengamankan diri dan posisi dan jabatannya? Atau ada yang lebih jauh lagi, misalnya terkait konstelasi politik, aspirasi politik yang bersangkutan, sikap politik yang bersangkutan,” sambungnya.
Dia mengatakan, dugaan penyadapan ini merupakan persoalan sensitif. Terlebih, penyadapan tersebut diduga dilakukan terhadap Presiden yang merupakan pimpinan tertinggi di pemerintahan.
Baca Juga:Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan Sabu 244 Kg, 9 Tersangka Ditangkap“Nah, tentara dan kepolisian itu kan punya kultur yang kurang lebih sama. Namanya insubordinasi itu sangat-sangat sensitif, ya. tindakan tidak mematuhi pimpinan apalagi menyadap pimpinan, itu sangat-sangat sensitif,” ujarnya.
Komisi III DPR tidak ingin terburu-buru menyimpulkan jika kasus tersebut dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang sedang berjalan.
“Jadi wajar kalau ada yang mengatakan wah ini ngarahnya ke makar. Tapi kalau kami orang hukum, kita tunggu proses hukumnya yang sedang berjalan dan kami koordinasi dengan Pak Kapolri Suyudi agar ya bisa berjalan cepat, terbuka, transparan, dan profesional,” pungkasnya.
