JAKARTA, KOMPAS.TV - Eks Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie menyinggung resistensi eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap reformasi Polri saat membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Seperti diketahui, Listyo Sigit menjadi salah satu dari empat tersangka kasus yang tengah ditangani kepolisian tersebut.
Jimly mengaku setuju dengan pernyataan yang menyebut dugaan penyadapan semacam ini merupakan yang pertama sepanjang sejarah Indonesia.
“Saya rasa setuju dengan statement itu yang belum pernah terjadi, mungkin seluruh dunia juga baru pertama ini. Bukan hanya sejarah di Indonesia,” kata dia dalam program ROSI yang ditayangkan KompasTV, Kamis (5/11/2026) malam.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Tetapkan 1 Tersangka Baru
“Maka, ini peristiwa besar, kita tidak bisa main-main menghadapinya dan apa yang sudah dilakukan oleh presiden, saya rasa sikap tegas. Ya kan. Siapa pun yang melanggar, ya ditindak sebagaimana mestinya.”
Ia mengaku agak terkejut saat mendengar kabar Listyo Sigit ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut.
Awalnya, kata Jimly, ada yang menyampaikan padanya bahwa sudah mulai terjadi kerenggangan antara 'Solo' dan 'Hambalang’.
“Saya bilang enggak usah diadu-adu begitu, soalnya Pak Sigit kan memang diberhentikan, tapi kan jadi KSP (Kepala Staf Kepresidenan), jadi makin dekat,” lanjutnya.
Ia kemudian mencontohkan sejumlah orang yang selama ini dianggap dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan justru mendapat posisi di pemerintahan Prabowo, seperti Pratikno hingga Anwar Usman yang diangkat menjadi Wantimpres.
“Jadi saya bilang, sudahlah enggak usah diadu-adu. Ternyata orang yang saya ajak bicara ini saya perlu saya yakinkan ‘Ah enggak Prof ini ada berita baru. Ini Pak Sigit dijadikan tersangka’,” kata Jimly.
Baca Juga: Jadi Tersangka Baru Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Peran Irjen Slamet Uliandi
“Pas saya baca berita, ya Allah, kaget luar biasa saya, enggak masuk akal gitu loh. Karena saya anggap memang beliau itu dekat dengan presiden,” lanjutnya.
Resistensi ListyoJimly kemudian bercerita saat dirinya menjadi Ketua KPRP, yang saat itu salah satu anggotanya adalah Kapolri Listyo Sigit.
Menurut dia, saat itu Listyo Sigit cukup merepotkan dirinya karena sikapnya yang resisten dalam menanggapi aspirasi masyarakat terkait reformasi Polri.
“Bahkan itu juga yang menjadi bikin repot kami, saya waktu memimpin Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Anggotanya Kapolri, jadi repot kita,” kenangnya.
“Dia kan selalu resisten kalau menanggapi aspirasi masyarakat tentang reformasi polisi. Nah, jadi begitu kejadian begitu, ya Allah ini, Tuhan membukakan pintu kebenaran di depan segenap warga bangsa kita, dan Presiden Prabowo pun mengambil sikap tegas, saya kira kita harus apresiasi.”
Saat ditanya apakah sebelumnya ia melihat ada sesuatu yang tidak beres sehingga ia menyebut Tuhan membuka pintu kebenaran, Jimly mengiyakan.
Baca Juga: Analis Politik soal Prabowo Disadap: Kalau Hubungan Tidak Renggang, Enggak Mungkin Ada Penyadapan
“Lah iya kan aspirasi rakyat mengenai Polri ini kan harus direformasi. Reformasinya total, bukan hanya kultural tapi juga instrumental dan juga struktural, menyeluruh,” ujarnya.
“Itulah yang kami hasilkan di KPRP setebal 3000 halaman. Nah syukur alhamdulillah sekarang dengan Kapolri baru sebagian program prioritas yang dia sudah canangkan itu sebagian berasal dari rekomendasi KPRP, alhamdulillah. Tapi tadinya itu kan agak resisten. Gitu loh,” beber Jimly.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- jimly asshiddiqie
- penyadapan presiden
- Listyo Sigit
- reformasi polri
- listyo sigit prabowo
- kapolri
