PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana membangun proyek kereta api di Bali yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, proyek ini menjadi pembicaraan dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto sore ini (5/11).
“Layanan kereta api di Bali dari Ngurah Rai ke utara, menuju Kuta kemudian Legian, Seminyak, dan ujungnya di Canggu,” kata Bobby dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Kamis (5/11).
Bobby mengatakan pembangunan proyek kereta ini akan dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, kereta akan dibangun dari Ngurah Rai hingga Legian. Sedangkan pada tahap kedua, pembangunan akan dilanjutkan hingg Canggu.
“Kami sampaikan anggaran untuk kereta Bali itu sekitar Rp 2 triliun lebih,” ujarnya.
Rencananya, menurut dia, proyek ini akan diselesaikan dalam waktu dua tahun. Kendati demikian, Bobby tidak merincikan kapan pembangunan proyek ini akan dimulai.
Dia mengatakan proyek ini akan langsung digarap oleh KAI, tanpa adanya kerja sama. Bobby menyebut seluruh hal sudah diperhitungkan, meski karakteristik jalur yang dipilih pada proyek ini dekat dengan pesisir.
MOU Pengembangan Kereta dengan Pemprov BaliKAI sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Rencana Pengembangan Perkeretaapian bersama Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Badung pada Selasa, (1/9). Ketiga pihak sepakat menyiapkan kajian dan koordinasi sebagai tahap awal rencana pengembangan perkeretaapian di Bali.
Bobby mengatakan perkembangan ekonomi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat menjadi bagian penting dalam melihat kebutuhan sistem transportasi Bali ke depan.
“Perkembangan ekonomi dan aktivitas pariwisata Bali perlu diikuti dengan perencanaan transportasi yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas ke depan. Melalui kesepakatan ini, kami bersama pemerintah daerah mulai mempelajari bagaimana perkeretaapian dapat menjadi bagian dari pengembangan sistem transportasi Bali,” ujar Bobby dikutip dari Antara.
Menurut Bobby, karakter Bali sebagai salah satu pusat pariwisata Indonesia membuat perencanaan transportasi perlu melihat keterhubungan antara pusat aktivitas masyarakat, kawasan pariwisata, serta berbagai moda transportasi yang telah tersedia.
“Bali memiliki karakter mobilitas dan pengembangan wilayah yang khas. Karena itu, kebutuhan, potensi, integrasi antarmoda, hingga kelayakan pengembangan perkeretaapian perlu dipelajari secara menyeluruh agar rencana yang disiapkan memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar Bobby.
Ruang lingkup kesepakatan meliputi inventarisasi data dan informasi, penyusunan kajian kelayakan dan/atau Detail Engineering Design (DED), integrasi antarmoda, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga, badan usaha, dan pemangku kepentingan terkait.
Kesepakatan Bersama berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani dan dapat ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama sesuai kewenangan masing-masing pihak.
