jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung mengatakan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai lembaga Senat yang memiliki peran strategies dalam membangun demokrasi di Indonesia.
Dalam acara Senator Menyapa yang diadakan oleh kesekjenan DPD RI pada Kamis (4/11/2026) di Jakarta, Ahli filsafat Politik yang nyentrik itu menyampaikan terima kasih kepada DPD yang dinilainya telah berupaya menuntun demokrasi Indonesia.
BACA JUGA: Jelang Puncak DPD RI Awards, Sekjen: Panggung bagi Pejuang di Pelosok Negeri
"DPD bukan Dewan Perwakilan Daerah, tetapi Dewan Penuntun Demokrasi," kata Rocky, disambut tepuk tangan puluhan anggota DPD RI.
Rocky menyinggung peran DPD yang mewakili suara aspirasi masyarakat langsung dari daerah. Hal itu berbeda dengan partai yang memiliki jenjang struktural panjang.
BACA JUGA: Perihal Desil, Anggota DPD RI Sumut Dorong Aturan Baru yang Mudah dan Cepat untuk Rakyat
"Karena anggota DPD sebagai senator, dia mewakili suara dari bawah. Partai politik filternya banyak. Setiap filter ada amplopnya. Kan faktanya begitu. Jadi apa yang mesti dimoratorium sebetulnya?" Kata Rocky."
Yang mesti dimoratorium bukan MBG (Makan Bergizi Gratis), tetapi parpol. Enggak semua, satu saja," imbuhnya dengan berkelakar.
BACA JUGA: Sultan Deli XIV Dorong Penegakan Hukum Tegas di Kasus Karhutla
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin dalam sambutannya mengungkapkan bahwa DPD RI di bawah kepemimpinannya mengusung gagasan green democracy.
"Gagasan green democracy yang kami usung, berangkat dari keyakinan bahwa demokrasi harus menghadirkan keseimbangan. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan, pertumbuhan hari ini tidak boleh mewariskan utang ekologis, dan keputusan politik tidak boleh menjauh dari keadilan sosial," ujar Sultan.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin bersama para wakil ketua DPD RI dan puluhan anggota DPD RI meluncurkan program Senator Menyapa.
Turut hadir sebagai pembicara pada kesempatan itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
