JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menilai ada motif politik di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kasus tersebut menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Ya, pasti itu ada motif politiklah. Kelihatan bahwa, memang selama ini kan ada istilah parcok, ya kan? Partai coklat. Maksudnya polisi,” kata Jimly dalam program ROSI KompasTV, Kamis (5/11/2026) malam, saat menjawab pertanyaan tentang tujuan dugaan penyadapan ilegal itu.
“Polisi ini sudah mengalami politisasi. Kedudukannya itu dipengaruhi oleh, nah, inilah sebetulnya salah satu yang mau kita reformasi,” tambahnya.
Tujuan reformasi Polri, lanjut dia, agar institusi tersebut independen, netral, dan tidak terkontaminasi aspirasi-aspirasi politik.
Baca Juga: Alasan Irjen Slamet Uliandi Belum Ditahan usai Jadi Tersangka Baru Dugaan Penyadapan Presiden
“Jangan dipimpin perlakuan seperti partai ini. Semua, macam-macam kan untuk kepentingan politik. Gitu loh. Jadi, itu aspirasi yang harus kita perbaiki dari kinerja kepolisian, supaya dia menjadi secured from politics,” kata Jimly.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pihak yang ada di balik motif politik itu, Jimly justru kembali bertanya tentang apa tujuan melakukan penyadapan jika tidak bermotif politik.
“Iya, bisa saja. Jadi, misalnya kenapa dia mau menyadap presiden coba, atau pejabat-pejabat atau ketua-ketua partai. Itu kan ada motif politik.”
Dia juga meyakini Presiden Prabowo benar-benar merasa dikhianati dengan adanya dugaan penyadapan ilegal.
Menurutnya, Prabowo merupakan sosok yang sudah mewaspadai penyadapan sejak lama.
“Yang jelas, kalau kita tahu, Pak Presiden Prabowo ini sejak dari zaman dulu, dia itu paling antisadap, maka dia tidak pernah pakai handphone dan kalau ada tamu mau ketemu sama dia, hp-nya mesti ditaruh di luar,” kata Jimly.
Baca Juga: Jimly Asshiddiqie Bahas Penyadapan Presiden, Ungkit Resistensi Listyo Sigit soal Reformasi Polri
“Jadi, sikap batin dia itu sejak-sejak lama dia antisadap. Tiba-tiba dia kena sadap, dia betul-betul merasa dikhianati,” tegasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Jimly, sangat masuk akal jika Prabowo kemudian bertindak tegas terhadap dugaan penyadapan tersebut.
“Jadi saya rasa masuk akal kalau dia bertindak tegas berkenaan dengan soal ini.”
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- jimly asshiddiqie
- penyadapan presiden
- penyadapan ilegal
- penyadapan prabowo
- motif politik
- prabowo
