Ringkasan Berita
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meminta seluruh OPD mempercepat realisasi anggaran dan penyelesaian program tahun 2026.
Kualitas pembangunan fisik menjadi perhatian agar proyek tidak mangkrak atau hanya selesai sebagian.
OPD diminta segera mengatasi hambatan administrasi, termasuk kendala pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Vinanda menekankan bantuan sosial dan beasiswa harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Realisasi Anggaran Kota Kediri Dikebut, Vinanda Soroti Kualitas Pembangunan dan Ketepatan Bantuan
Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi anggaran dan penyelesaian program tahun 2026. Memasuki November, jajaran pemerintah daerah diminta segera mengevaluasi capaian kegiatan, terutama proyek pembangunan fisik yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Vinanda menegaskan, keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak cukup diukur dari tingginya persentase penyerapan. Pemerintah juga harus memastikan setiap program terlaksana dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan dampak langsung bagi warga Kota Kediri.
Ia menyoroti adanya keluhan masyarakat terhadap pembangunan fasilitas umum yang tidak selesai secara menyeluruh. Salah satu contoh yang disampaikan adalah pembangunan lapangan dan jogging track yang hanya dikerjakan sebagian dengan alasan keterbatasan anggaran.
“Kalau tidak punya anggaran, kenapa kemarin direncanakan atau dilaksanakan pembangunan? Berarti perencanaannya tidak baik, tidak matang sehingga bangunannya tidak memberikan dampak kepada masyarakat,” tegas Vinanda.
Karena itu, seluruh kepala perangkat daerah diminta mengevaluasi capaian realisasi anggaran sekaligus memeriksa kualitas hasil pembangunan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan pekerjaan sesuai standar dan tidak ada penurunan kualitas yang disengaja oleh pelaksana proyek.
Kendala SIPD Diminta Segera Diselesaikan
Selain mengevaluasi capaian, Vinanda meminta OPD mengidentifikasi program yang belum terlaksana sesuai jadwal. Setiap hambatan harus diketahui penyebabnya dan segera dicarikan solusi agar tidak mengganggu penyelesaian kegiatan hingga akhir tahun anggaran.
Menurutnya, salah satu kendala yang banyak muncul berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Jika persoalan tersebut menghambat pelaksanaan program, OPD diminta segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Bahkan, ia mendorong jajaran OPD untuk mendatangi langsung instansi yang berwenang apabila diperlukan agar persoalan bisa diselesaikan bersama.
“Kalau memang berkaitan dengan SIPD, segera koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Kalau perlu datang ke kantornya. Selesaikan secara bersama-sama, jangan sampai kendala SIPD terus disampaikan, tetapi tidak ada pergerakan,” ujarnya.
Vinanda mengingatkan, keterlambatan penyelesaian program pada November berpotensi menambah beban administrasi pada Desember. Karena itu, percepatan harus dilakukan sejak sekarang, bukan menunggu mendekati batas akhir tahun anggaran.
Bantuan Sosial dan Beasiswa Harus Tepat Sasaran
Perhatian lain yang disampaikan Vinanda adalah efektivitas penggunaan anggaran, khususnya program perlindungan sosial. Ia meminta OPD memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria.
Vinanda mencontohkan adanya keluhan terkait penerima bantuan ATM beras. Masyarakat mempertanyakan ketepatan penerima ketika warga yang dinilai lebih mampu justru mendapatkan bantuan, sementara tetangganya yang membutuhkan tidak menerima.
Hal serupa juga menjadi perhatian dalam program beasiswa. Ia menyoroti kemungkinan bantuan pendidikan diterima warga dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi, sedangkan keluarga yang kondisi rumahnya tidak layak justru tidak memperoleh bantuan.
“Ini perlu kita evaluasi. Jangan sampai anggaran tidak efektif karena diberikan kepada orang yang tidak berhak,” tegasnya.
Menurut Vinanda, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui koordinasi dan evaluasi data penerima. OPD terkait diminta mengidentifikasi hambatan serta memastikan proses penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku.
Serapan Tinggi Harus Diikuti Dampak Nyata
Vinanda menegaskan, masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari persentase realisasi anggaran. Lebih dari itu, warga akan melihat apakah pembangunan dan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
Ia mengingatkan agar tidak muncul kondisi ketika serapan anggaran mencapai 100 persen, tetapi manfaat program tidak dirasakan masyarakat. Pembangunan fasilitas umum yang tidak tuntas hingga bantuan yang tidak tepat sasaran menjadi contoh persoalan yang harus dicegah.
Karena itu, seluruh OPD diminta memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang terukur. Evaluasi harus mencakup capaian pelaksanaan, kualitas pekerjaan, ketepatan penerima program, hingga dampak yang dirasakan masyarakat.
Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, percepatan realisasi dan pembenahan pelaksanaan program menjadi pekerjaan penting bagi Pemkot Kediri. Vinanda berharap seluruh perangkat daerah bergerak lebih cepat, menyelesaikan kendala, serta menjaga agar pembangunan dan pelayanan publik benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat. [nm/aje]
