jpnn.com - JAKARTA - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) menggelar aksi Seribu Lilin dan Bunga di 10 provinsi untuk mendesak Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Aksi solidaritas tersebut dipusatkan di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Kamis (5/11).
BACA JUGA: Cak Imin Blak-blakan soal Penyadapan Presiden, Ada Dugaan Insubordinasi
Dalam aksi itu, massa menyalakan lilin dan meletakkan bunga sebagai simbol dukungan terhadap penegakan hukum.
Mereka meminta polisi tidak hanya mengungkap pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
BACA JUGA: Pengamat Duga Penyadapan Bermuatan Politik Demi Kepentingan Keluarga
Direktur Eksekutif Nasional LPI Akhrom Saleh mengatakan pihaknya mendukung langkah Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam menangani dugaan penyadapan tersebut.
Namun, dia meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.
BACA JUGA: Dalang Penyadapan Presiden Harus Diusut, Dedi Soroti Loyalitas Listyo ke Jokowi
"Sejak kemarin malam kami sudah melakukan aksi solidaritas untuk mendukung Polri di bawah kepemimpinan Pak Suyudi yang telah berhasil mengungkap aksi kejahatan penyadapan terhadap Kepala Negara, seperti di Sumsel, Banten dan Sultra," kata Akhrom di depan Mabes Polri, Kamis (5/11).
Dia mengatakan aksi serentak di sejumlah daerah merupakan bentuk dukungan sekaligus dorongan agar aparat mengusut perkara tersebut secara serius.
"Hari ini kami kembali melakukan aksi nasional serentak di 10 provinsi untuk mendesak sekaligus mendukung Polri mengungkap kasus pelanggaran hukum yang perlu mendapatkan penanganan serius, karena kami menilai ini ada dugaan makar," ujarnya.
Akhrom menegaskan pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah lebih dahulu terungkap.
Menurut dia, polisi perlu memeriksa seluruh barang bukti dan menelusuri setiap petunjuk untuk mengetahui kemungkinan adanya aktor lain.
"Dukungan kami kepada Polri harus dibuktikan dengan keberanian mengungkap fakta. Jangan sampai ada tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan," tegasnya.
Lebih lanjut, Akhrom menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo tidak membuat LPI meninggalkan fungsi kontrol sosial.
Dia menyebut kritik konstruktif tetap diperlukan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Karena itu, penanganan perkara juga harus berjalan independen tanpa intervensi kepentingan politik.
"Kami meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Pengungkapan fakta dan pemeriksaan bukti diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar spekulasi," tuturnya.
Dia berharap masyarakat ikut mengawal proses hukum dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
"Hari ini kami melakukan aksi simbolik serentak di sejumlah daerah, kurang lebih sekitar 10 provinsi. Aksi solidaritas ini kami lakukan untuk mengajak seluruh masyarakat mendukung Polri mengungkap dalang di balik dugaan penyadapan terhadap kepala negara kita," katanya.
Dalam pernyataan sikapnya, LPI menyampaikan lima tuntutan.
Pertama, mendukung Prabowo dalam menjaga kedaulatan negara dan persatuan nasional.
Kedua, mendukung Polri yang profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Ketiga, mendesak pengusutan menyeluruh terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, termasuk pemeriksaan seluruh barang bukti tanpa intervensi.
Keempat, meminta semua pihak yang terbukti melanggar hukum diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
Kelima, menolak penyalahgunaan kewenangan dan intervensi hukum yang berpotensi merusak independensi kepolisian.
LPI berharap Polri dapat menuntaskan penyelidikan secara objektif dan transparan. Organisasi tersebut juga meminta aparat memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum dalam penanganan perkara ini.
Bagi LPI, dukungan terhadap pemerintah dan kepolisian harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik. Sebab, kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga melalui penegakan hukum yang adil dan terbuka. (kkp/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Kenny Kurnia Putra
