JAKARTA, DISWAY.ID - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kepolisian dalam menjaga keamanan serta keutuhan bangsa.
Ajakan tersebut disampaikan Syahganda merespons mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo yang juga disebut menyasar sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional.
"Mari semua elemen bangsa mendukung Presiden dan jajaran Kepolisian dalam upaya menindak tegas dan menjaga ketertiban masyarakat," kata Syahganda dalam keterangannya, Jumat, 6 November 2026.
BACA JUGA:Prabowo Minta Bakom Dengarkan Keluhan Masyarakat, Tak Sekadar Sampaikan Informasi
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta tidak membiarkan persoalan tersebut memicu perpecahan bangsa.
"Saya mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan keutuhan bangsa," ujarnya.
Syahganda mengingatkan agar ambisi kekuasaan tidak membuat masyarakat menoleransi praktik politik yang tidak bermoral dan berpotensi memecah belah persatuan nasional.
Menurutnya, setiap tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, dan kewibawaan Presiden harus diusut secara objektif dan transparan.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus menjadi landasan utama dalam menangani dugaan tindak pidana tersebut.
BACA JUGA:Syahganda Ungkap Tantangan Bakom: Pikiran Prabowo Sulit Ditangkap Rakyat
Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang disebut menyasar dirinya.
Selain Presiden, dugaan penyadapan tersebut juga disebut mengarah kepada sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik, hingga tokoh organisasi kemasyarakatan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 4 November 2026.
Menurut Prasetyo, Presiden menilai dugaan tersebut memprihatinkan lantaran melibatkan institusi yang berada di bawah kepemimpinannya.
- 1
- 2
- »
