Oleh : Dedi Wibowo Deputi Direktur Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Di tengah riuk rendah dan cepatnya arus transformasi digital nasional, sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia menyimpan sebuah cerita yang unik. Di satu sisi, pilar ekonomi riil berbasis syariah kita menunjukkan daya tahan dan denyut pertumbuhan yang sangat nyata di tengah masyarakat, di sisi lain pertumbuhan sektor keuangan syariah belum menujukkan peningkatan yang signifikan.
Merujuk pada portal data resmi KNEKS (kneks.go.id/data), sektor rantai nilai halal (halal value chain) kini mencatatkan kontribusi sebesar 27,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan Aktivitas Usaha Syariah sebesar 47,27% terhadap PDB. Di tingkat global, walaupun turun 1 peringkat dibandingkan periode sebelumnya, posisi Indonesia pun cukup tinggi dengan menduduki peringkat ke-4 dunia dalam The State of Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Capaian ini menjadi bukti hidup bahwa ekonomi syariah bukan sekadar konsep di atas kertas, melainkan penopang dapur dan mata pencaharian jutaan keluarga Indonesia.
Baca Juga
Kemenkeu Tegaskan tidak Jadi Pemegang Saham BEI
Viral! Wisudawati Sisipkan Bendera Palestina di Balik Toga Kelulusan
Wamenhaj: Petugas Haji Non Muslim akan Ditempatkan di Papua, NTT, Bali Hingga Manado
Namun, jika kita menengok ke sektor keuangannya, ada kontras yang menyentuh nurani. Masih dari sumber data KNEKS yang sama, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat kita sebetulnya sudah menembus 43,42%. Masyarakat makin paham dan mengerti nilai-nilai kebaikan di dalam keuangan syariah. Uniknya, tingkat inklusi atau masyarakat yang benar-benar menyentuh dan menggunakan produk keuangan syariah baru mencapai 13,24%, sementara pangsa pasar perbankan syariah masih tertahan di angka 7,40%.
Fakta ini menghadapkan kita pada sebuah pertanyaan sederhana: mengapa rasa percaya dan pemahaman yang tinggi belum berbanding lurus dengan hadirnya layanan keuangan syariah di kehidupan sehari-hari warga? Terlebih di era digitalisasi yang seharusnya bisa mendorong percepatan di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan syariah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Jawabannya sering kali berakar pada cara kita mengartikan digitalisasi dalam keuangan syariah itu sendiri. Selama ini, adopsi teknologi di dunia keuangan cenderung terjebak pada hal-hal teknis semata: bagaimana transaksi bisa lebih cepat, biaya lebih murah, dan proses otomatis tanpa tatap muka. Tentu saja efisiensi itu penting. Namun bagi seorang ibu pemilik warung kuliner atau perajin di daerah, teknologi yang cepat saja belum cukup. Dari penggalian yang dilakukan dalam berbagai literaur, yang dicari oleh masyarakat pengguna dalam prinsip syariah adalah kepercayaan (trust), rasa aman, dan ketenangan hati.
Sudah saatnya kita menggeser paradigma: dari sekadar mengejar efisiensi mesin menuju pembangunan Kepercayaan Digital (Digital Trust) yang memanusiakan pengguna.
