JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat bicara terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk kalangan pengusaha, merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara profesional.
"Bagi dunia usaha, kepastian hukum, keamanan informasi, dan perlindungan kerahasiaan bisnis merupakan fondasi penting dalam menjalankan kegiatan investasi," ujar Erwin saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Erwin menyampaikan, kasus ini jika benar terbukti akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, terutama terkait keamanan komunikasi bisnis, kerahasiaan strategi perusahaan, serta perlindungan data dan informasi investasi. Namun, Erwin juga mengingatkan agar persoalan ini tidak menimbulkan spekulasi berlebihan yang justru dapat mengganggu stabilitas dan kepercayaan pasar.
"Kami menilai dampaknya terhadap iklim investasi akan sangat bergantung pada bagaimana negara menangani kasus ini. Penanganan yang cepat, transparan, objektif, dan sesuai hukum justru dapat memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap institusi negara," ucap dia.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Kadin Indonesia, sambung Erwin, berharap aparat penegak hukum dapat mengusut dugaan penyadapan ilegal ini secara menyeluruh, independen, dan transparan, tanpa pandang bulu, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Erwin juga berharap pemerintah memastikan perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi dan data korporasi, termasuk memperkuat sistem keamanan siber serta mekanisme pengawasan terhadap praktik penyadapan.
"Penting membedakan tindakan penyadapan yang dilakukan secara sah berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum dengan penyadapan ilegal yang melanggar hak serta kerahasiaan pihak lain," lanjut Erwin.
Erwin menegaskan dunia usaha membutuhkan jaminan agar kegiatan bisnis dapat dijalankan dalam lingkungan yang aman, stabil, dan memiliki kepastian hukum. Erwin menilai investor tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga keamanan informasi, perlindungan hukum, dan kredibilitas institusi negara.
"Oleh karena itu, kami mendukung proses penegakan hukum yang profesional dan berharap kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas tanpa menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi perekonomian nasional," kata Erwin.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam dugaan kasus penyadapan ilegal menyebutkan sasaran penyadapan mencakup presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis dan media massa, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
View this post on Instagram
A post shared by Republika Online (@republikaonline)
