HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR— Suara mesin kendaraan perlahan berpotensi berganti dengan senyapnya motor listrik. Di tengah meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat, bus listrik mulai dilirik sebagai wajah baru transportasi publik di Sulawesi Selatan.
Perubahan itu bukan lagi sekadar wacana. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah lebih dahulu menghadirkan bus listrik untuk melayani transportasi sekolah gratis. Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mulai menjajaki peluang investasi untuk pengembangan moda transportasi berbasis listrik.
Kehadiran kendaraan listrik di sektor angkutan umum membuka peluang baru bagi pengembangan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Apalagi, kebutuhan transportasi publik di kawasan perkotaan terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk.
Di Makassar, pemanfaatan bus listrik menjadi salah satu langkah awal menuju perubahan tersebut. Meski belum seluruh armada beroperasi, layanan ini tetap dipertahankan sebagai alternatif transportasi bagi pelajar.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan, saat ini terdapat tiga unit bus listrik yang dimiliki Pemkot Makassar. Dua unit di antaranya masih beroperasi, sedangkan satu unit lainnya mengalami kerusakan.
“Jumlahnya ada tiga unit, tetapi yang beroperasi saat ini dua unit karena satu lainnya mengalami kerusakan,” ujarnya, Jumat, 6 November.
Pengisian daya armada dilakukan di lingkungan Kantor Dishub Kota Makassar. Fasilitas tersebut menjadi penunjang operasional bus listrik yang telah digunakan dalam layanan transportasi sekolah gratis.
Rheza mengungkapkan, pengembangan bus listrik sebenarnya sudah direncanakan sejak 2023. Pemkot Makassar bahkan sempat menyiapkan rencana penambahan armada untuk memperkuat layanan transportasi ramah lingkungan.
Namun, pengembangan tersebut belum berjalan sesuai harapan. Salah satu kendalanya adalah belum tersedianya agen pemegang merek (APM) bus listrik di Indonesia yang mampu memberikan dukungan teknis dan layanan purnajual secara optimal.
Akibatnya, ketika armada mengalami kerusakan, proses perbaikan tidak selalu mudah. Ketersediaan suku cadang dan biaya perawatan menjadi tantangan tersendiri.
Kondisi itu sekaligus memperlihatkan bahwa transformasi menuju kendaraan listrik tidak cukup hanya dengan menghadirkan armada. Kesiapan ekosistem pendukung, mulai dari teknisi, suku cadang, fasilitas pengisian daya hingga layanan purnajual, juga menjadi faktor penting.
Di tingkat provinsi, peluang pengembangan transportasi listrik mulai dibuka melalui penjajakan investasi. Pemprov Sulsel telah melakukan komunikasi awal dengan perusahaan otomotif asal Vietnam, VinFast, untuk membahas potensi pengembangan bus listrik.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Sulsel, Asrul Sani, mengatakan, sektor transportasi merupakan salah satu bidang yang berpotensi menarik investasi. Selain dengan VinFast, Pemprov Sulsel juga menjajaki komunikasi dengan Kedutaan Singapura terkait pengembangan transportasi publik.
“Terakhir ada kontak diskusi awal dengan Kedutaan Singapura terkait transportasi publik. Ini masih kami komunikasikan seperti apa pengembangannya,” kata Asrul.
Penjajakan tersebut berkaitan dengan rencana pengembangan sistem transportasi terintegrasi di kawasan Mamminasata yang mencakup Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar.
Sebelumnya, pengembangan transportasi terintegrasi di kawasan tersebut telah melalui kajian dengan dukungan program Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT).
Menurut Asrul, pengembangan transportasi publik membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan. Sebab, kewenangan pengelolaannya melibatkan pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Peluang investasi di sektor ini juga tidak hanya terbatas pada pembangunan kereta api. Berbagai moda angkutan publik, termasuk bus listrik, menjadi alternatif yang dapat dikembangkan untuk memperkuat konektivitas wilayah.
Pemprov Sulsel menginginkan pengembangan transportasi publik tidak berhenti di kawasan Mamminasata. Konektivitas antarkabupaten dan kota, termasuk menuju kawasan pariwisata, juga menjadi bagian dari arah pengembangan ke depan.
“Rencana perluasan rute Trans Sulsel diharapkan dapat menghubungkan berbagai simpul transportasi. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk berpindah dari satu moda ke moda lainnya,” akunya.
PLN Tambah 21 SPKLU
Pertumbuhan kendaraan listrik di Sulawesi Selatan terus mendorong kebutuhan infrastruktur pengisian daya. PLN pun mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kendaraan listrik, sekaligus memperluas jangkauan layanan hingga ke luar kawasan perkotaan.
Hingga November 2026, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar) telah mengoperasikan 84 unit SPKLU yang tersebar di 61 lokasi pada tiga provinsi wilayah kerjanya.
Khusus Kota Makassar, jumlah SPKLU milik PLN mencapai 25 unit di 14 lokasi. Sementara di Sulawesi Selatan secara keseluruhan terdapat 65 unit SPKLU yang tersebar di 46 lokasi.
Manager Strategi Pemasaran PLN UID Sulselrabar, Ahmad Amirul Syarif, mengatakan, pertumbuhan infrastruktur tersebut mengikuti perkembangan penggunaan kendaraan listrik yang semakin pesat, terutama di Kota Makassar.
Berdasarkan data kendaraan listrik yang dimiliki Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, jumlah kendaraan listrik di Makassar mengalami peningkatan sekitar 63 persen jika dibandingkan periode 2024 hingga 2026.
“Jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan listrik dari 2024 sampai 2026, terjadi peningkatan sekitar 63 persen. Itu berdasarkan data kendaraan listrik yang dimiliki oleh Korlantas,” ujarnya.
Menurutnya, jumlah SPKLU yang tersedia saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik. Namun, PLN tetap perlu memperkuat infrastruktur seiring dengan tren pertumbuhan kendaraan listrik yang diperkirakan terus berlanjut.
Rata-rata transaksi pengisian daya di SPKLU pada wilayah kerja PLN UID Sulselrabar, termasuk Kota Makassar, mencapai sekitar 75 hingga 80 kWh per hari.
Amirul menjelaskan, pengembangan infrastruktur tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik di perkotaan. PLN juga mulai memperkuat jalur perjalanan antardaerah agar kendaraan listrik semakin mudah digunakan untuk perjalanan jarak jauh.
Pada 2026, PLN merencanakan penambahan 21 unit SPKLU. Salah satu fokusnya adalah memperkuat jalur Trans Sulawesi, khususnya konektivitas perjalanan dari Sulawesi Selatan menuju Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tengah.
Penguatan infrastruktur juga diarahkan ke sejumlah kawasan strategis dan destinasi wisata. Di antaranya Bulukumba, Bira, dan Toraja, serta jalur menuju Sulawesi Tenggara.
“Fokus utama kami adalah bisa mendukung perjalanan sepanjang Trans Sulawesi. Jadi, perjalanan dari Sulawesi Selatan menuju Sulawesi Barat sampai dengan Sulawesi Tengah, itu yang kami perkuat melalui Mamuju dan Karama di sana,” jelasnya.
Perluasan tersebut menjadi penting agar pengguna kendaraan listrik tidak hanya bergantung pada fasilitas pengisian daya di Makassar. Ketersediaan SPKLU di jalur antarkabupaten dan kawasan wisata diharapkan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jauh.
PENGECASAN. Pengisian daya mobil listrik di SPKLU MakassarDi sisi lain, PLN juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta untuk mempercepat pembangunan SPKLU. Sebab, pengembangan ekosistem kendaraan listrik tidak bisa hanya mengandalkan investasi dan fasilitas milik PLN.
Mitra potensial yang dapat dilibatkan antara lain pengelola pusat perbelanjaan, kafe, hingga investor yang memiliki lahan parkir strategis. PLN juga membuka peluang pengembangan SPKLU Hub atau pusat pengisian daya dengan jumlah stasiun pengisian lebih banyak dalam satu kawasan.
Konsep tersebut dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperkuat layanan pengisian daya, terutama di jalur perjalanan antarkota dan kawasan dengan mobilitas kendaraan listrik yang tinggi.
“PLN itu tidak bisa sendiri untuk membangun infrastruktur dalam mendukung pengembangan EV, khususnya di Kota Makassar. Jadi, kami juga mengajak mitra-mitra yang bisa bekerja sama, baik dari pihak swasta maupun instansi, untuk membangun atau bekerja sama dalam pembangunan SPKLU,” katanya.
Selain menggandeng mitra, PLN juga memanfaatkan aset yang dimiliki, seperti kantor unit layanan dan unit pelaksana pelayanan pelanggan, sebagai lokasi pengembangan SPKLU.
Kemudahan akses juga disiapkan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi tersebut, pengguna kendaraan listrik dapat mengetahui lokasi SPKLU, termasuk informasi ketersediaan fasilitas pengisian daya dan tingkat okupansinya.
Dengan begitu, pemilik kendaraan listrik dapat merencanakan perjalanan sekaligus menentukan lokasi pengisian daya tanpa harus mencari fasilitas secara manual.
Tidak hanya SPKLU, PLN juga menawarkan layanan Home Charging Service (HCS) untuk pengisian daya kendaraan listrik di rumah. Layanan ini menggunakan daya 7.700 VA dengan sejumlah insentif, mulai dari diskon pemasangan baru hingga potongan tarif pemakaian pada malam hari.
Diskon penggunaan listrik berlaku pukul 22.00 hingga 05.00 WITA. Skema tersebut diharapkan mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas pengisian daya di rumah sekaligus memperluas penggunaan kendaraan listrik.
“Dengan pertumbuhan kendaraan listrik yang terus meningkat, penguatan SPKLU menjadi salah satu kunci percepatan ekosistem kendaraan listrik di Sulawesi. Tantangannya kini bukan hanya menambah jumlah fasilitas pengisian daya, tetapi juga memastikan persebarannya semakin merata agar mobilitas kendaraan listrik dapat menjangkau lebih banyak wilayah,” bebernya. (edo)
