Gresik (beritajatim.com) – Keluhan warga soal kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Kedamean, Gresik, mulai mendapat perhatian legislatif. Namun, masuknya usulan pembangunan ke dalam program pemerintah daerah belum otomatis menyelesaikan persoalan.
Masyarakat masih menunggu realisasi pekerjaan sekaligus memastikan kualitas jalan yang dibangun tidak mengecewakan.
Salah seorang warga Kedamean, Yanto (55), berharap rencana perbaikan tiga ruas jalan tersebut tidak berhenti sebatas masuk program pembangunan.
Menurutnya, masyarakat sudah lama membutuhkan akses jalan yang layak untuk menunjang aktivitas sehari-hari. “Kalau memang sudah masuk program, kami berharap segera dikerjakan. Jangan sampai hanya menjadi usulan atau janji setiap tahun. Jalan ini dipakai warga untuk bekerja, mengangkut hasil usaha, hingga mengantar anak sekolah,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan kualitas pengerjaan agar jalan tidak cepat rusak setelah diperbaiki. “Jangan hanya mengejar jalan selesai dibangun. Kualitasnya juga harus diperhatikan. Kami ingin jalan yang benar-benar awet, bukan baru beberapa bulan sudah rusak lagi,” tambahnya.
Anggota Komisi III DPRD Gresik, Nur Yahya Hanafi, menyoroti tiga titik infrastruktur yang membutuhkan penanganan. Ketiganya meliputi ruas jalan Desa Tulung, jalan Cermen-Slempit, serta Jalan Poros Desa (JPD) Lampah-Balong Sri.
Politikus PKB tersebut turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jalan sekaligus mengawal usulan masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui kegiatan reses.
Nur Yahya menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada pencatatan aspirasi maupun pembahasan anggaran. Sebab, jalan yang rusak berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi ekonomi, hingga akses pendidikan.
“Sebagai wakil rakyat, kami ingin aspirasi masyarakat benar-benar terealisasi. Infrastruktur jalan menjadi kebutuhan penting karena digunakan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, sejumlah usulan warga Kedamean telah diakomodasi dalam program pembangunan daerah melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Meski demikian, sebagai anggota Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Nur Yahya menilai pengawasan langsung tetap diperlukan. Peninjauan lapangan menjadi cara untuk mencocokkan program pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat.
Tidak hanya persoalan jalan, ia juga menyoroti pentingnya komunikasi antarpemerintah desa. Pembangunan di Kedamean membutuhkan kesepahaman agar kebutuhan setiap desa dapat dipetakan dan diperjuangkan secara bersama-sama.
“Seluruh kepala desa di Kecamatan Kedamean juga saya koordinasikan agar guyub rukun. Kita bersama-sama membahas pembangunan di desa, sehingga persoalan dan kebutuhan masyarakat bisa dikomunikasikan serta dicarikan solusi,” pungkasnya. (dny/kun)
