JAKARTA – Mabes Polri membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman kasus penyadapan Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal lainnya. Tim khusus ini dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pembentukan tim khusus ini merupakan perintah langsung dari Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto setelah mencermati dan mendengarkan berbagai informasi yang berkembang di publik.
"Kapolri telah membentuk tim secara khusus untuk merespons informasi dan isu-isu tersebut guna melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Kabareskrim," ujar Trunoyudo pada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, dikutip, Jumat (6/11/2026).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Milenial Muslim Bersatu (MMB), Khairul Anam, menegaskan dukungan penuh terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri dalam mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Baca Juga:Prabowo Siapkan 70 Ribu Polisi Hutan untuk Jaga Kekayaan Alam IndonesiaMenurutnya, keberanian mengungkap kasus ini justru menjadi kesempatan untuk mengembalikan sekaligus meningkatkan marwah Polri di mata masyarakat.
"Jangan sampai publik hanya melihat persoalan dan kekurangan Polri, tetapi tidak memberikan ruang apresiasi ketika ada anggota kepolisian yang bekerja dengan benar, berani mengungkap kejahatan, dan menunjukkan keberpihakan kepada hukum. Kami mendukung anggota Polri yang tetap menjaga integritas dan menjalankan tugas secara profesional," tegas Anam.
Keberhasilan mengungkap praktik penyadapan ilegal harus menjadi pesan kuat bahwa tidak ada pihak yang boleh merasa kebal hukum. Penyadapan tanpa kewenangan dan prosedur yang sah bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi, melainkan berpotensi mengancam kebebasan individu, merusak kepercayaan antarlembaga, bahkan mengganggu stabilitas kehidupan demokrasi.
"Pengungkapan kasus sebesar ini tidak boleh dilihat semata-mata sebagai keberhasilan teknis aparat. Ini juga harus menjadi cerminan bahwa negara hadir, pemerintah memiliki komitmen terhadap penegakan hukum, dan Presiden Prabowo memberikan ruang bagi aparat untuk bekerja secara profesional. Dukungan terhadap penegakan hukum yang benar harus kita berikan," ungkapnya.
Baca Juga:Gugatan Ijazah Gibran Tak Diterima MK, Relawan Sujud SyukurMenurut Anam, Presiden Prabowo perlu mendapatkan dukungan masyarakat dalam menjalankan agenda pemerintahan, tetapi dukungan tersebut juga harus berjalan beriringan dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak serta-merta kehilangan kepercayaan terhadap seluruh institusi Polri hanya karena persoalan yang melibatkan oknum atau pihak tertentu. Sebaliknya, anggota kepolisian yang bekerja dengan jujur, berani, dan berintegritas harus mendapatkan dukungan moral dari masyarakat.
“Masyarakat masih membutuhkan polisi yang berintegritas, yang melindungi rakyat, dan yang tidak tunduk kepada kepentingan siapa pun selain hukum,"ujarnya.
“Kami ingin Polri semakin kuat, Presiden semakin dipercaya, dan masyarakat semakin yakin bahwa negara hadir melindungi rakyatnya," pungkasnya.
#nasional
