Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya perlindungan terhadap warga terdampak kebakaran hutan dan lahan, di samping melakukan upaya pemadaman.
Eddy mengatakan, berbagai aktivitas masyarakat terganggu akibat kepulan asap yang bertahan berbulan-bulan di wilayah tersebut. Kabut asap juga kembali menyelimuti Ibukota Kalimantan Tengah, Palangka Raya, setelah sempat luruh diguyur hujan.
Dia lalu mengatakan, bantuan yang telah diberikan meliputi kebutuhan dasar warga dan perlindungan kesehatan bagi relawan penanggulangan bencana.
“Pemprov menyiapkan bantuan pangan, kemudian menyiapkan air bersih, pembagian vitamin, kemudian juga ada penyediaan rumah oksigen,” kata Edy kepada awak media di Jakarta, Jumat (6/11).
Menurut estimasi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), potensi kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda berbagai wilayah Indonesia sepanjang Januari hingga 20 Oktober 2026 mencapai Rp 340,3 triliun. Berdasarkan wilayahnya, Kalimantan Tengah menduduki peringkat ketiga provinsi dengan estimasi kerugian ekonomi terbesar yakni Rp 32,8 triliun.
Sementara itu, peringkat satu diduduki oleh Papua dengan kerugian ekonomi Rp 59,43 triliun, disusul Kalimantan Barat dengan kerugian ekonomi Rp41,91 triliun.
Mengutip laporan CELIOS berjudul “Membakar Hutan, Hanguskan Ekonomi” versi November 2026, kerugian ekonomi ini dihitung dari aset yang terdampak langsung, ditambah berbagai aktivitas ekonomi yang terhenti akibat kebakaran hutan dan lahan. Misalnya, perdagangan (termasuk warung), ritel, dan pertanian.
Tak hanya sektor kehutanan, kebakaran juga menggoyahkan industri pengolahan. Kerugian tersebut baru memperhitungkan sisi ekonomi. Sementara itu, terdapat biaya kesehatan yang perlu diperhitungkan.
Menurut CELIOS, total biaya kesehatan masyarakat terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan di seluruh Indonesia bisa mencapai Rp 19,2 triliun. Jika menghitung total biaya kesehatan masyarakat terdampak dari diagnosis plus gejala ISPA, nilainya bahkan bisa tembus Rp 224,6 triliun.
Untuk menekan risiko-risiko tersebut, Edy mengatakan, perhatian pemerintah ke depan adalah mengurangi kemunculan kabut asap atau bahkan menghilangkannya dengan mitigasi yang tepat.
“Mengatur semuanya agar ketersediaan air dan kelembapan di lahan gambut itu tetap terjaga,” ujarnya.
Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup, 11 kota/kabupaten di Kalimantan Tengah memiliki lahan gambut. Paling luas berada di Kabupaten Pulang Pisau, mencapai 905 ribu hektare.
Total luas kawasan hidrologis gambut di provinsi ini tercatat mencapai 4,6 juta hektare dengan sebagian besar berada di kawasan hutan. Ketika musim kemarau, lahan gambut yang mestinya basah ini akan mengering dan rentan tersulut api.
Siapkan Sumur Bor Sumber Air Bersih WargaTak hanya dikepung api karena lahan terbakar dan kepulan asap selama berbulan-bulan, warga Kalimantan Tengah juga dipaksa bertahan di tengah kekeringan akibat musim kemarau panjang tahun ini.
“Untuk air bersih, langkah-langkah itu sudah disiapkan juga, bahkan kemarin kami siapkan untuk pembangunan sumur bor dan tandon-tandon untuk penyiapan air bersih yang bisa dikonsumsi masyarakat,” ujarEdy.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Tengah, awal musim hujan memasuki provinsi tersebut sejak pertengahan Oktober. Belakangan, wilayah tersebut juga dilaporkan diguyur hujan.
Akan tetapi, setidaknya selama tiga bulan pada Agustus hingga Oktober 2026, Kalimantan Tengah didera kondisi kering hingga sangat kering. Per September lalu, Kalimantan Tengah bahkan tercatat sempat mengalami hari tanpa hujan (HTH) hingga 97 hari lamanya.
Kekeringan di antaranya berdampak pada surutnya Sungai Barito yang membentang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Menyusutnya debit air sungai andalan masyarakat ini cukup menyulitkan kapal-kapal untuk melintas, termasuk kapal pengangkut BBM dan kebutuhan dasar lain untuk warga.
