JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelidiki dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait maraknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran di Rusia.
Dalam keterangan pers pada Jumat (6/11/2026), Kemenko Polkam mengungkapkan bahwa dugaan TPPO tersebut mencuat setelah muncul sejumlah laporan yang menyebutkan WNI dijebak dan direkrut secara paksa untuk bergabung dengan militer Rusia.
Pihak Kemenko Polkam tidak menampik adanya sejumlah WNI yang secara sukarela mendaftarkan diri menjadi tentara bayaran Rusia.
"Pemerintah perlu membedakan WNI yang secara sadar bergabung dengan militer asing dan WNI yang diduga menjadi korban perekrutan melalui penipuan atau perdagangan orang. Setiap kasus harus ditangani berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan koordinasi antarinstansi terkait," ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba.
Ia menambahkan, penelusuran secara mendalam diperlukan untuk memetakan latar belakang keterlibatan WNI serta modus operasi perekrutannya. Penanganan setiap kasus wajib memperhatikan aspek perlindungan korban, dugaan TPPO, hingga konsekuensi hukum terhadap status kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Koba berharap solusi konkret untuk menindak praktik TPPO dan mencegah perekrutan ilegal dapat segera ditemukan agar tidak ada lagi WNI yang terlibat dalam pertempuran sebagai tentara bayaran.
(Rahman Asmardika)
