JAKARTA - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, bahwa pihaknya sedang menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di sejumlah wilayah Sumatra. Targetnya untuk mendukung ketersediaan stok hingga 60 hari.
Kebijakan Menteri Bahlil pun mendapat respons positif dari kalangan akademisi. Pakar ekonomi sekaligus guru besar Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, menilai peningkatan kapasitas penyimpanan minyak merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan terhadap perekonomian nasional. Menurut dia, Indonesia membutuhkan cadangan energi yang lebih kuat agar aktivitas industri dan perekonomian tidak mudah terganggu ketika terjadi krisis pasokan minyak dunia.
"Saya mendukung target pemerintah memperluas kapasitas penyimpanan minyak dari sekitar 20 hari menuju 60 hari," kata Murpin Jumat, (6/11/2026).
Murpin menjelaskan, peningkatan cadangan minyak dapat memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengantisipasi gangguan impor, memperkuat posisi tawar dalam pembelian minyak, serta mengurangi risiko terhentinya aktivitas industri. Namun, ia mengingatkan bahwa target 60 hari tersebut masih berupa rencana yang membutuhkan kesiapan infrastruktur dan pengelolaan stok secara optimal. "Energy security is national security," ujarnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Menurut Murpin, pembangunan fasilitas penyimpanan minyak juga dapat memberikan manfaat ekonomi apabila investasi yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan potensi kerugian akibat gangguan pasokan energi yang berhasil dihindari. Karena itu, pemerintah perlu memperhitungkan biaya pembangunan, pembebasan lahan, pengisian cadangan, pemeliharaan, hingga mekanisme pelepasan stok minyak ketika terjadi keadaan darurat.
Meski demikian, Murpin mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan tetap memperhatikan aspek keekonomian, transparansi investasi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap pembangunan fasilitas penyimpanan benar-benar meningkatkan kemampuan Indonesia menghadapi krisis energi, bukan sekadar menambah kapasitas infrastruktur tanpa dukungan stok minyak yang memadai.
Murpin pun menegaskan, keberhasilan strategi Menteri Bahlil dalam memperkuat cadangan energi harus diukur dari kemampuan Indonesia menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi ketika terjadi gangguan pasokan global. Menurut dia, pembangunan infrastruktur penyimpanan minyak dan diversifikasi energi perlu disertai target yang terukur, pengawasan independen, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kedaulatan energi tidak diukur dari berapa 'tangki' diresmikan, melainkan berapa lama ekonomi tetap bergerak ketika dunia alami turbulensi," pungkasnya.
Senada dengan Murpin, pakar kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan), Dr. Erdi, M.Si. menilai pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah crude storage di sejumlah wilayah Sumatra yang bisa mendukung ketersediaan stok BBM hingga 60 hari merupakan strategi yang dibutuhkan di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.
“Pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah hingga 60 hari merupakan strategi untuk memperkuat ketahanan energi," ujar Erdi.
Dengan kemampuan tersebut, sambung Erdi, ketahanan energi Indonesia bisa setara negara sejumlah negara Asean lainnya seperti Singapura dengan kemampuan cadangan minyak 50 hari, Timor Leste 90 hari, Malaysia 30 hari, Thailand 60 hari, Laos 21 hari, Vietnam 56 hari, dan Brunei Darusallam 31 hari. Adapun Myanmar dan Filipina masing-masing 40 dan 51 hari. Kendati demikian, berdasarkan statistik penduduk dan jumlah konsumsi BBM harian, Indonesia merupakan negara dengan jumlah konsumsi BBM terbesar di Asean.
Oleh karena itu Erdi menilai kebijakan Menteri Bahlil membangun kilang dengan kapasitas 60 hari serta mengembangkan program biodiesel B50 dan bioetanol E20 hingga E50 merupakan strategi yang saling melengkapi. Menurut dia, kedua kebijakan tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus memperkuat fundamental perekonomian nasional.
"Pengembangan E20–E50 dan B50, disertai pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah hingga 60 hari, merupakan strategi terpadu untuk memperkuat ketahanan energi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengurangi risiko gangguan pasokan," kata Erdi.
Erdi yang juga Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Untan ini menjelaskan, peningkatan kapasitas penyimpanan minyak dapat memberikan perlindungan ketika terjadi gangguan pasokan akibat konflik geopolitik, fluktuasi harga minyak dunia, maupun terganggunya rantai distribusi energi internasional.
“Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari penghematan devisa, hingga peningkatan investasi. Dengan pasokan energi yang lebih terjamin, pemerintah juga memiliki ruang lebih besar untuk menjaga stabilitas harga dan menekan risiko inflasi akibat gejolak energi global,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah crude storage di sejumlah wilayah Sumatra. Targetnya untuk mendukung ketersediaan stok hingga 60 hari. Pembangunan storage ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas penyimpanan sekaligus memperkuat fleksibilitas pengelolaan pasokan minyak nasional.
Menteri Bahlil mengatakan, fasilitas tersebut disiapkan untuk menampung minyak mentah hasil impor sehingga Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih memadai. "Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," ujar Bahlil, dikutip Rabu (4/11/2026).
