Said Didu Sebut Gibran Tidak Disadap, Sorot Keberpihakan Pelaku Penyadapan

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu saat berdiskusi mengenai kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto dalam program Bola Liar KompasTV pada Jumat (6/11/2026). (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010 Muhammad Said Didu menyebut Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak menjadi sasaran dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat.

Said Didu pun mempertanyakan alasan hanya Prabowo yang menjadi sasaran, sementara Gibran tidak.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya keberpihakan dari pihak yang melakukan penyadapan.

"Saya pikir bisa juga karena yang disadap hanya Presiden, Wapres enggak gitu loh. Karena Wapres enggak disadap artinya ada keberpihakan yang menyadap," ujar Said Didu dalam program Bola Liar KompasTV, Jumat (6/11/2026).

Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden, Jamin Ginting Wanti-wanti soal Kuda Troya

Said Didu Ragu Listyo Sigit Bekerja Sendiri

Ia menilai perbedaan sasaran tersebut juga perlu ditelusuri untuk mengetahui kepentingan pihak yang menggunakan alat penyadapan.

Penyelidikan tidak cukup hanya berhenti pada sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini berstatus tersangka dalam kasus penyadapan tersebut. Tetapi, kata dia, juga harus mengungkap siapa pengguna atau user di balik penyadapan.

"Ini fakta bahwa disadap hanya Presiden. Artinya Sigit dan user kita enggak tahu, memang mengancam Prabowo, bukan mengancam Gibran," katanya.

Said Didu mengaku belum yakin Listyo Sigit menjadi satu-satunya pihak yang berperan dalam kasus tersebut.

Ia menyorot kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap Listyo Sigit atau bekerja sama untuk mencapai kepentingan tertentu.

"Saya enggak yakin bahwa Sigit melakukan itu, apalagi yang dicari Sigit, semua jabatan sudah dipegang. Artinya apakah ada orang lain atau user itu dia takut, Sigit takut sekali sama dia, atau berkolaborasi menuju sesuatu. Kan itu kita buktikan," ungkapnya.

Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden Berpotensi Meluas, Operator hingga Vendor Alat Bisa Ikut Terseret

4 Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka

Polri telah menetapkan empat perwira tingginya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka pertama diumumkan pada 3 November 2026, sementara Slamet pada 5 November.

Dalam perkara ini, penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa prosedur yang semestinya terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo. Dugaan tersebut masih dalam proses pembuktian hukum.

Yusril Belum Tahu Gibran Disadap atau Tidak

Menkokumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan dirinya belum mengetahui secara pasti apakah Wapres Gibran Rakabuming Raka turut menjadi korban dugaan penyadapan.

Baca Juga: Penyadapan dengan LIMS Tak Bisa Dapatkan Isi Percakapan WhatsApp, Ini Penjelasan Dosen Intelijen UI

“Wallahua'lam bissawab. Yang baru saya dengar adalah bahwa Presiden dan sejumlah menteri dan sejumlah politisi, jadi saya belum tahu apakah Pak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam, menjawab pertanyaan wartawan.

Mengenai sejak kapan dugaan penyadaan terhadap Presiden tersebut dilakukan, ia menyebut berdasarkan penyelidikan, hal itu dilakukan sejak tahun 2025 atau sekitar dua bulan pascapelantikan presiden.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV