Akademisi Ali Syarief menyoroti kabar mengenai dugaan keterlibatan ketua umum partai politik dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ali berspekulasi bahwa ketua umum partai yang dimaksud bukan berasal dari partai-partai kecil. Menurutnya, sosok tersebut memiliki kedekatan dengan pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi bukan berasal dari PDIP maupun Partai Demokrat.
"Membaca siapa ketua partai yang terlibat dalam penyadapan: 1. Bukan Partai Gelora (maksudnya bukan partai kecil-kecil). 2. Ketumnya dibesarkan bahkan terlalu dekat dengan pengguna penyadapan. (Bukan PDI-P, Bukan Pula PD)," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Sabtu (7/11).
Ali kemudian melontarkan dugaan mengenai sosok yang dimaksud dengan mengaitkannya pada istilah "Raja Jawa".
"Patut diduga, dia adalah "penganugerah Raja Jawa" itu?" tandasnya.
Sebagai informasi, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto turut menyeret tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
Ketiganya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa malam (3/11/2026).
Dalam perkara ini, ketiganya diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur resmi selama periode 2025 hingga 2026.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Prabowo Memanas, Muncul Skenario Listyo Sigit Bongkar Rahasia Presiden
Dalam dugaan tersebut, para tersangka disebut memasukkan nomor telepon sejumlah target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) secara ilegal tanpa dilengkapi surat penyidikan.
Selain itu, pada Oktober 2026, mereka diduga memerintahkan penghapusan catatan log sistem untuk menghilangkan rekam jejak aktivitas penyadapan.
