Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan edukasi kepada ratusan kader Partai Perindo DKI Jakarta terkait upaya meminimalisir biaya politik yang mahal dan keterkaitannya dengan potensi korupsi.
Edukasi tersebut disampaikan Peneliti ICW, Seira Tamara, dalam kegiatan Akademi Partai Perindo Jakarta Gelombang 1 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Seira menyampaikan pihaknya menyoroti soal biaya politik saat ini yang masih terbilang mahal, bahkan mencapai miliaran rupiah di tingkat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Baca juga: Gelar Pendidikan Politik Kader, DPW Perindo DKI Optimalkan Persiapan Keanggotaan Jelang Verpol 2027
Baca Juga:Rem Blong, Truk Trailer Tabrak 13 Kendaraan di Tol Cipularang“Ini sejalan dengan apa yang kami dorong di ICW untuk bisa meminimalisir pembiayaan politik yang sangat tinggi tersebut,” kata Seira saat diwawancarai usai menyampaikan edukasi.Tingginya biaya politik ini menjadi perhatian serius karena dinilai berbanding lurus dengan risiko praktik korupsi yang melibatkan para aktor politik. “Jadi, ada banyak hal yang perlu diupayakan. Tapi kita perlu menyepakati bahwa biaya politik yang sangat tinggi ini memang punya keterkaitan yang sangat besar dengan terjadinya korupsi yang dilaksanakan oleh para aktor politik,” ujarnya.
Menurut Seira, salah satu langkah efisien untuk menekan ongkos politik adalah dengan mengoptimalkan metode kampanye berbasis pertemuan langsung. Cara ini dinilai lebih efektif membangun kedekatan antara kandidat dan masyarakat.
Lihat video: HUT ke-12 Partai Perindo: Momentum Berbagi dan Kepedulian untuk Masyarakat“Sehingga para calon itu tidak perlu menambal ketidaktahuan informasi dari masyarakat tentang calon dengan baliho yang sangat mahal atau bahkan dengan APK dalam bentuk lain yang sangat mahal atau bahkan dengan politik uang,” jelas Seira.
Mengenai wacana kampanye digital atau pemilu daring sebagai alternatif efisiensi anggaran, Seira menegaskan bahwa pendekatan tersebut berfokus pada efisiensi penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) fisik.
Baca Juga:RUU Perampasan Aset, Eks Ketua Komisi III DPR: Harus Ada Kontrol Ketat“Jadi kampanyenya berbasis di media sosial. Yang paling penting dari kampanye dalam berbagai bentuk itu adalah sebenarnya penyampaian visi dan misi dari gagasan para calon. Karena itu yang paling dibutuhkan oleh para warga sebagai pemilih,” tegasnya.
Ia menilai, fenomena banyaknya APK fisik yang bertebaran saat ini terbukti tidak efektif dalam menyampaikan visi dan misi kandidat secara substantif kepada pemilih.
“Kalau lihat realitasnya hari ini pun bahkan, APK yang ternyata menghabiskan biaya yang sangat mahal itu tidak mampu menyajikan visi misi apa yang ingin dicapai oleh para kandidat. Sehingga itu yang perlu kita perbaiki untuk pemilu kedepan,” pungkas Seira.
#daerah
