JAKARTa, KOMPAS—Kebijakan yang disampaikan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia agar ekspor energi dan mineral batubara bisa langsung ke negara tujuan semestinya segera direalisasikan. Kalau hanya untuk mendorong penggantian ”pemain”, pasal 33 UUD 1945 hanya menjadi slogan.
Pengajar ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia Emir Chairullah menilai, rencana memangkas negara transit atau perantara dalam ekspor adalah isu lama.
“Kenapa ekspor harus selalu transit di negara perantara dan memperpanjang rantai pasok? Problemnya adalah para pencari rente yang ada di Singapura dan biasanya ada orang Indonesia juga,” tutur Emir, Sabtu (7/11/2026).
Akibatnya, negara sekaya Indonesia kerap kepayahan dengan cadangan devisa kendati produk dengan kualitas baik terus diekspor. Dampaknya, negara selalu membebani warga dengan pajak ketimbang membiayai negara dan belanja negara dengan pendapatan dari sektor-sektor sumber daya alam ini.
Karenanya, menurut Emir lagi, para pencari rente pasti akan selalu mengatakan Indonesia tidak siap baik fasilitas maupun kapasitasnya. Perdagangan luar negeri Indonesia selalu tidak efisien. Padahal, pemerintah memiliki kewenangan untuk mempersiapkan fasilitas maupun kapasitas itu.
Kendati mengapresiasi keinginan Bahlil menghilangkan negara perantara dalam ekspor energi dan minerba, Emir berpendapat, semestinya permainan para pencari rente ini yang dihapus. Bila tidak, isu ini akan terus berulang.
Dia mengingatkan, dua puluh tahun lalu Indonesia pernah akan membeli tanker supaya ada efisiensi ketimbang terus menyewa. Namun kemudian direktur utama Pertamina saat itu malah diganti. Pembelian kapal tanker pun tinggal cerita.
Kasus lain yang dicontohkan adalah Petral. Petral pernah menjadi anak usaha Pertamina yang berkedudukan di Singapura dan memegang kendali besar atas impor minyak mentah dan produk BBM Indonesia.
Kenyataannya, tender dilakukan secara curang sehingga perusahaan ini selalu mendapatkan hak untuk membeli BBM. Akibatnya, harga pembelian menjadi lebih mahal dan merugikan keuangan negara.
Petral dilikuidasi pada 2015. Kasus korupsi Petral menyeret beberapa tersangka dalam tahanan. Akan tetapi, sosok utama di balik Petral yakni Riza Chalid masih buron sampai sekarang.
Menurut Emir, isu untuk menghilangkan negara perantara kerap dipakai hanya untuk mengganti pemain pencari rente ini. Kalau keputusan Bahlil serius dan diambil untuk kepentingan negara dan bangsa, praktik pencari rente harus dihapus. Ekspor langsung harus diupayakan. Mekanisme dan fasilitas disiapkan.
“Kalaupun pemerintah sudah membentuk Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pemantau ekspor komoditas, DSI harus kompeten dan mampu memastikan ekspor dilakukan langsung, tanpa transit di negara manapun. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab pemerintah saat ini, masa kita sebodoh itu sampai tidak mampu melakukan perdagangan secara efisien,” tutur Emir.
Keinginan supaya ekspor semua produk energi dan mineral batubara dilakukan tanpa transit disampaikan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kepada audiens dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).
”Saya perintahkan jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam lewat transit negara tertentu. Enggak boleh lagi sumber daya alam dari sektor ESDM, mau kirim barang ke China, tidak boleh mampir di negara yang itu. Langsung saja,” ujarnya.
Dia menginstruksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengirim ekspor LNG langsung ke negara tujuan. LNG yang diekspor ke Jepang dan Korea pun harus dikirimkan secara langsung tanpa transit.
Kebijakan tersebut, Bahlil menekankan, sebagai bentuk kedaulatan Indonesia yang tidak bisa ditawar-tawar. Indonesia tidak bisa diatur-atur negara lain.
Total ekspor Singapura 2025 dalam situs singstat.gov.sg mencapai 739,4 miliar dolar Singapura (sekitar 576 miliar dolar AS). Adapun dan impor 658,3 miliar dolar Singapura (sekitar 513,2 miliar dolar AS).
Dalam situs yang sama, dicatat pula negara pengimpor minyak terbesar dari Singapura pada 2026, yakni Australia, Indonesia, Malaysia, Belanda, Hongkong, dan China.
Situs Observatory Economic Complexity menyebut Singapura mengekspor BBM (refined petroleum) senilai 56,1 miliar dolar AS pada 2024. Karena itu, kendati tak memiliki sumber minyak mentah, Singapura menjadi pengekspor ketiga terbesar dunia untuk komoditas ini.
Adapun tujuan ekspor BBM ini antara lain Indonesia (11,4 miliar dolar AS), Malaysia (8,9 miliar dolar AS, Australia (6,44 miliar dolar AS), China (3,73 miliar dolar AS), dan Myanmar (2,67 miliar dolar AS).
Namun, Singapura juga mengimpor komoditas sama senilai 53,5 miliar dolar AS dari Malaysia (8,01 miliar dolar AS), Korea Selatan (5,15 miliar dolar AS), China (5,04 miliar dolar AS), India (4,8 miliar dolar AS), dan Rusia (4,03 miliar dolar AS).
Situs yang sama mencatat, ekspor komoditas Singapura pada 2024 antara lain terdiri atas BBM (refined petroleum) senilai 56,1 miliar dolar AS, emas senilai 10,7 miliar dolar AS, kokas minyak bumi (petroleum coke) 1,37 miliar dolar AS, petroleum gas (LPG) 434 juta dolar AS, minyak mentah 164 juta dolar AS, tembaga ore 124 juta dolar AS, aspal campuran 116 juta dolar AS, batubara, briket, dan bahan bakar solid lain 41,4 juta dolar.
Meskipun Menteri ESDM ingin memastikan ekspor energi dan mineral tanpa negara perantara pada awal pekan ini, sampai Jumat (6/11/2026), belum jelas mekanisme yang akan diambil.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno yang dikonfirmasi, Jumat, seusai sosialisasi kebijakan devisa hasil ekspor dan tata kelola ekspor SDA di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, hanya menjawab, “Belum, belum,” saat dikonfirmasi.
Dirut PT DSI Luke Thomas Mahony pun sempat mengatakan tak mau mengomentari soal kebijakan Bahlil ini. Namun, ketika disebutkan bahwa peran DSI memastikan nilai ekspor produk Indonesia, Luke pun menjawab singkat.
“Kami akan lihat hasilnya dan harga ekspor komoditas saat meninggalkan negara dan saat tiba di destinasi akhir. Jadi apapun yang memengaruhinya, kami akan memantau,” tuturnya.
