Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Sambo Indonesia (PP Persambi) Krisna Bayu menilai penentuan cabang olahraga yang dipertandingkan pada SEA Games 2027 di Malaysia tidak adil karena sejumlah cabang unggulan Indonesia tidak dipertandingkan.
"Apakah Indonesia perlu mengambil sikap tegas? Apakah boikot menjadi pilihan? Ataukah sudah waktunya SEAGF melakukan reformasi besar-besaran?," kata Krisna Bayu dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Indonesia kehilangan banyak peluang merebut emas pada SEA Games 2027 akibat beberapa cabang olahraga unggulan tidak dipertandingkan seperti panjat tebing, dayung, voli pantai, bulu tangkis pada nomor beregu putra dan beregu putri.
Sejumlah cabang lain yang juga tidak masuk dalam daftar pertandingan antara lain gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan, dan triathlon.
Baca juga: KOI soroti absennya panjat tebing di SEA Games 2027
Baca juga: Triatlon absen, Indonesia kehilangan peluang tujuh emas SEA Games
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen tuan rumah Malaysia dan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEAGF) dalam menjaga prinsip keadilan bagi seluruh negara peserta.
Krisna yang juga menjabat Komite Eksekutif NOC Indonesia menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut pencoretan cabang atau pengurangan nomor pertandingan, melainkan juga berkaitan dengan keadilan bagi atlet, masa depan olahraga, dan martabat negara-negara Asia Tenggara.
Ia pun mempertanyakan apakah perubahan program pertandingan setiap kali tuan rumah berganti telah mempertimbangkan kepentingan seluruh negara peserta.
"SEA Games dibangun untuk persahabatan, solidaritas, persaingan sehat, dan semangat fair play. Bukan untuk menjadi panggung yang lebih menguntungkan kepentingan tuan rumah," katanya.
Baca juga: Cabang olahraga Dayung tidak dilombakan dalam SEA Games 2027 Malaysia
Baca juga: PP KBI sayangkan kickboxing tak dipertandingkan pada SEA Games 2027
Krisna menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah medali yang bisa diperoleh masing-masing negara. Menurut dia, kepentingan atlet dan masa depan olahraga di kawasan Asia Tenggara juga harus menjadi perhatian.
"Jangan hanya melihat persoalan ini dari jumlah medali. Mari bicara tentang keadilan bagi atlet dan masa depan olahraga Asia Tenggara," katanya.
Sebelumnya, NOC Indonesia menilai tidak dipertandingkannya sejumlah cabang olahraga unggulan berpotensi merugikan atlet Indonesia.
Berdasarkan keputusan SEAGF dalam rapat Executive Committee pada 30 Oktober 2026, SEA Games ke-34 akan mempertandingkan 473 nomor dari 43 cabang olahraga. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan edisi Thailand 2025 yang menggelar sekitar 50 cabang olahraga dengan total 573 nomor pertandingan.
Baca juga: Tanpa panjat tebing, Indonesia kehilangan peluang emas SEA Games 2027
Baca juga: Indonesia dipastikan tidak bisa pertahankan emas voli pantai SEA Games
"Apakah Indonesia perlu mengambil sikap tegas? Apakah boikot menjadi pilihan? Ataukah sudah waktunya SEAGF melakukan reformasi besar-besaran?," kata Krisna Bayu dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Indonesia kehilangan banyak peluang merebut emas pada SEA Games 2027 akibat beberapa cabang olahraga unggulan tidak dipertandingkan seperti panjat tebing, dayung, voli pantai, bulu tangkis pada nomor beregu putra dan beregu putri.
Sejumlah cabang lain yang juga tidak masuk dalam daftar pertandingan antara lain gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan, dan triathlon.
Baca juga: KOI soroti absennya panjat tebing di SEA Games 2027
Baca juga: Triatlon absen, Indonesia kehilangan peluang tujuh emas SEA Games
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen tuan rumah Malaysia dan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEAGF) dalam menjaga prinsip keadilan bagi seluruh negara peserta.
Krisna yang juga menjabat Komite Eksekutif NOC Indonesia menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut pencoretan cabang atau pengurangan nomor pertandingan, melainkan juga berkaitan dengan keadilan bagi atlet, masa depan olahraga, dan martabat negara-negara Asia Tenggara.
Ia pun mempertanyakan apakah perubahan program pertandingan setiap kali tuan rumah berganti telah mempertimbangkan kepentingan seluruh negara peserta.
"SEA Games dibangun untuk persahabatan, solidaritas, persaingan sehat, dan semangat fair play. Bukan untuk menjadi panggung yang lebih menguntungkan kepentingan tuan rumah," katanya.
Baca juga: Cabang olahraga Dayung tidak dilombakan dalam SEA Games 2027 Malaysia
Baca juga: PP KBI sayangkan kickboxing tak dipertandingkan pada SEA Games 2027
Krisna menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah medali yang bisa diperoleh masing-masing negara. Menurut dia, kepentingan atlet dan masa depan olahraga di kawasan Asia Tenggara juga harus menjadi perhatian.
"Jangan hanya melihat persoalan ini dari jumlah medali. Mari bicara tentang keadilan bagi atlet dan masa depan olahraga Asia Tenggara," katanya.
Sebelumnya, NOC Indonesia menilai tidak dipertandingkannya sejumlah cabang olahraga unggulan berpotensi merugikan atlet Indonesia.
Berdasarkan keputusan SEAGF dalam rapat Executive Committee pada 30 Oktober 2026, SEA Games ke-34 akan mempertandingkan 473 nomor dari 43 cabang olahraga. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan edisi Thailand 2025 yang menggelar sekitar 50 cabang olahraga dengan total 573 nomor pertandingan.
Baca juga: Tanpa panjat tebing, Indonesia kehilangan peluang emas SEA Games 2027
Baca juga: Indonesia dipastikan tidak bisa pertahankan emas voli pantai SEA Games
