Aktivis Terus Jadi Anti Pembual (Terjal) Luke Susilo menyoroti karut-marut data dan inkonsistensi dokumen yang menjadi dasar surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Luke, inti dari persoalan ini bukan lagi sekadar ijazah, melainkan kejanggalan pada surat keterangan penyetaraan yang dinilainya sarat akan manipulasi logika aturan dan "operasi lompat kodok" perpindahan lembaga pendidikan.
Dalam analisisnya yang melibatkan bantuan pemodelan sistem, Luke membeberkan empat lapis versi penyetaraan yang beredar di publik, mulai dari teks tertulis di suket resmi, pengakuan sidang Mahkamah Konstitusi (MK), hingga klaim para ahli dan tim hukum.
Luke menemukan adanya kontradiksi fatal antara aturan yang berlaku dengan praktik di lapangan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7, dasar utama penyetaraan ijazah luar negeri adalah kurikulum yang setara, bukan durasi waktu.
Baca Juga:Putusan MK Tak Akan Goyahkan Peluang Gibran di 2029?Baca juga: Aktivis Luke Susilo Dianiaya OTK di Sekitar PN Jaktim usai Kawal Sidang Ijazah Jokowi
"Kalau logikanya waktu yang disamakan, mahasiswa yang lulus 14 semester (S1) bisa seenaknya minta disetarakan langsung dengan S2. Ini tentu ngawur. Aturan jelas melihat kurikulumnya," ujar Luke di Jakarta, Sabtu (8/11/2026).Ia juga menyoroti bagaimana pihak militan Gibran dan tim hukum mencampuradukkan berbagai institusi, seperti Orchard Park Secondary School, UTS Insearch (Australia), hingga MDIS (Singapura), demi membenarkan status kelulusan setara SMA hingga S1. Menurut Luke, paling mencolok adalah fenomena "operasi lompat kodok" di mana suket mencatat UTS Insearch, sementara ahli dari pihak terkait justru mengandalkan Advanced Diploma dari MDIS.
Luke turut membongkar daftar riwayat hidup resmi Gibran saat mendaftar sebagai Calon Wali Kota Solo di KPU Surakarta, yang diperoleh melalui investigasi bersama rekan-rekannya. Berdasarkan dokumen tersebut, tercatat riwayat pendidikan menengah di dua lembaga (Orchard Park dan UTS Insearch), sementara MDIS secara konsisten ditulis sebagai jenjang S1.
Baca Juga:Terekam CCTV, Wanita asal Gresik Tepergok Curi Motor di Taman SidoarjoMenanggapi dalih kubu pendukung Gibran yang kerap menyalahkan "salah input oleh asisten", Luke menanggapinya dengan tegas. Ia mengingatkan bahwa seluruh dokumen resmi tersebut tetap disahkan dengan tanda tangan basah Gibran sendiri, serta disetujui oleh partai pengusung.
"Kalau dibilang salah input, pada akhirnya dokumen itu ditandatangani oleh Gibran. Jangan limpahkan semua kesalahan kepada orang lain ketika dokumennya sudah diteken," tegasnya.
Sebagai perbandingan objektif, Luke juga mencontohkan transparansi yang ditunjukkan oleh tokoh lain seperti Presiden Prabowo Subianto yang jelas bersekolah di American School in London, hingga adik Gibran, Kaesang Pangarep yang menempuh pendidikan di Anglo Chinese School (ACS) Independent Singapura.
Di akhir pernyataannya, aktivis Terjal ini mendesak Komisi Informasi Pusat (KIP) agar segera memproses sengketa informasi publik terkait dokumen-dokumen ini yang hingga kini belum kunjung mendapat kejelasan jadwal sidangnya. "Kami tidak minta dimenangkan, kami hanya minta sidang ini dijalankan agar tidak menjadi kaum Termul, tertutup mulu," kata Luke.
#nasional
