Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Herman Khaeron menanggapi isu keterlibatan ketua umum partai politik dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Herman mendukung spekulasi itu diusut tuntas.
"Kami tidak ingin berasumsi terlalu jauh. Siapa pun yang terlibat dengan penyadapan ilegal ini agar diusut tuntas dan pelakunya mempertanggungjawabkan secara hukum," kata Herman saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).
Herman mengatakan kasus penyadapan terhadap Prabowo harus dibuka secara transparan. Polri harus mampu mengusut kasus ini secara utuh agar publik tidak terus menerima spekulasi.
"Publik juga harus mengetahui motif penyadapan ilegal ini," katanya.
"Penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan pihak lainya yang dilakukan oleh LSP dkk adalah pelanggaran hukum berat. Oleh karenanya perlu diusut tuntas, transparan, dan mengungkap untuk kepentingan apa dan siapa dibalik semua ini," terang Herman.
Herman mengatakan Partai Demokrat mendukung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menuntaskan kasus ini. Dia mendorong agar polisi tidak ragu dalam mengusut dugaan adanya pihak lain yang terlibat dalam skandal ini.
"Sebagai negara hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan jika melampau kewenangannya maka dapat dikategorikan sebagai tindakan abuse of power. Oleh karena itu, saya menghormati proses hukum ini, dan semoga dapat diusut tuntas, transparan, dan siapapun yang terlibat bertanggungjawab atas perbuatannya," tutur Herman.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Muradi menilai ada kemungkinan tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bertambah. Muradi juga menilai ada kemungkinan kasus ini merembet ke unsur politik.
Muradi mengatakan kemungkinan, selain pihak kepolisian, juga ada pihak sipil dari salah satu partai politik besar yang ikut terseret dalam kasus tersebut. Dia mengatakan sosok itu diduga merupakan ketua umum partai politik yang sudah lama berdiri.
(ygs/idh)
