PSI Minta Jangan Kaitkan Jokowi dengan Penyadapan yang Seret Listyo Sigit: Tidak Adil, Memecah Belah

Ilustrasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kasus dugaan penyadapan yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi meminta publik tidak mengait-ngaitkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan kasus dugaan penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia mewanti-wanti hal tersebut karena hingga kini belum ada informasi resmi dari penegak hukum terkait dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto itu. 

Ia mengaku terkejut ketika muncul tuduhan adanya keterkaitan Jokowi dengan kasus penyadapan yang menyeret Listyo. Tuduhan itu, menurutnya, fitnah baru kepada Jokowi. 

"Itu dilibatkan langsung kepada Pak Jokowi yang dalam hal ini disamarkan namanya menjadi geng Solo. Menurut kami, ini tidak adil, ini tidak fair, dan ini memecah belah," katanya dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Sabtu (7/11/2026). 

Pria yang akrab disapa Uki itu menegaskan, kepolisian belum mengumumkan nama-nama orang yang disadap atau pun detail kasus dugaan penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit cs. 

Baca Juga: Ikut Disadap Listyo Sigit Cs, Cak Imin: Disadap atau Nggak, Nggak Pernah Omong Aneh

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak menghormati hukum dan tidak membuat kesimpulan yang melampaui proses serta kesimpulan hukum. 

Dalam hal penanganan kasus Listyo Sigit, politikus PSI itu sepakat agar semua pihak bersama-sama mendorong Polri mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya. 

"Mengungkap kasus ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang untuk spekulasi," ucap Uki.

Dalam kesempatan sama, Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai dugaan keterlibatan elite partai politik dalam kasus penyadapan presiden. 

"Makanya saya tadi mengusulkan supaya pemeriksaan dalam rentang waktu lebih kurang 6 tahun beliau (Listyo Sigit) menjabat Kapolri itu menjadi penting sekali untuk mengungkap," ucap Kamrussamad. 

Baca Juga: Debat Pakar! Listyo Sadap Prabowo: Indikasi Makar atau Penyalahgunaan Wewenang?

Menurutnya, Listyo Sigit selama menjabat Kapolri pasti banyak melakukan interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan hukum, ekonomi, sampai dengan politik. 

Ia menegaskan penelusuran itu harus dilakukan karena kasus Listyo Sigit menyangkut perlindungan kepentingan bangsa dan negara. 

Kamrussamad menilai perbuatan yang dilakukan Listyo Sigit cs memiliki unsur penyalahgunaan kekuasaan, sehingga penelusuran terhadap relasi-relasinya perlu dilakukan juga supaya tidak menimbulkan prasangka dan fitnah. 

Sebelumnya, Jokowi sempat memberikan respons terhadap kasus dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit.  

"Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu," ucap Jokowi di Jakarta, Kamis (5/11/2026). 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV