jpnn.com - JAKARTA - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), PPPK paruh waktu hingga honorer yang tergabung dalam Aliansi R2 R3 Indonesia diserukan untuk tidak ikut aksi 10 November 2026.
Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika meminta para PPPK, PPPK paruh waktu hingga honorer tersebut mengawal kebijakan yang sudah diumumkan pemerintah dan DPR RI pada Jumat 6 November 2026 lalu.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: 145 Ribu PNS & PPPK Jadi Target BKN, soal Alih Status hingga Gaji? Pemerintah Siapkan Aturan Khusus
"Kawan-kawan PPPK, PPPK paruh waktu serta honorer yang tergabung dalam Aliansi R2 R3 Indonesia, saya minta tidak ikut terlibat dalam aksi 10 November," kata Faisol Mahardika kepada JPNN, Minggu (8/11/2026).
Menurut Faisol, Aliansi R2 R3 Indonesia lebih baik menunggu proses peralihan ke PPPK penuh waktu dan PNS yang tengah berjalan.
BACA JUGA: Cen Sui Lan Juga Menunggu Juknis Pengalihan Guru PPPK jadi ASN Pusat
Dia menilai tidak bijak bila kerja pemerintah terus diusik, padahal aspirasi forum-forum, termasuk Aliansi R2 R3 Indonesia, sudah direspons pemerintah dan DPR RI. "Mengapa harus demo lagi? Aspirasi kami sudah dijawab pemerintah, kok," ujarnya.
Dia melanjutkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mengumumkan rencana alih status ke PPPK penuh waktu tanpa tes per 1 Januari 2027.
BACA JUGA: Prof Zudan: 145 Ribu PNS dan PPPK Jadi Target BKN
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang alih status dari PPPK penuh waktu ke pegawai negeri sipil (PNS) melalui seleksi CPNS yang dimulai Januari 2027.
Selama masa transisi tersebut, pemerintah memutuskan memperpanjang kontrak kerja para pegawai yang berakhir pada Desember 2026. Faisol mengatakan bahwa pemerintah tidak akan bekerja maksimal kalau terus diganggu.
"Sangat tidak beradab kalau pemerintah sudah jawab semua aspirasi, tetapi dibalas dengan aksi 10 November. Jadilah orang bijak, memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja," ujar Faisol.
Dia pun optimistis apa yang sudah disampaikan pemerintah dan DPR RI pada 6 November 2026 itu akan direalisasikan.
Menurut dia, rasa optimistis itu hadir karena melihat perjalanan panjang forum-forum PPPK, PPPK paruh waktu, dan honorer untuk mendapatkan statusnya.
"Alhamdulillah beberapa kali bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi, kami sampaikan tuntutan. Hasilnya positif, aspirasi kami dijawab pemerintah," tutur Faisol.
Ketika tuntunan Aliansi R2 R3 Indonesia sudah direspons positif, Faisol memutuskan untuk menunggu kerja pemerintah dan mengawal kebijakannya.
Seluruh PPPK, PPPK paruh waktu, dan honorer pun diminta fokus mengabdi kepada negara.
“Jangan ikut aksi-aksi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan negara,” kata Faisol.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027.
Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga mencakup berbagai profesi lainnya, mulai dari dosen, tenaga kesehatan, hingga petugas pemadam kebakaran (damkar).
Keputusan itu disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi didampingi pimpinan DPR RI dan menteri terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).
Prasetyo menjelaskan pemerintah sebelumnya telah menyampaikan rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, tetapi masih terbatas pada tenaga pendidik.
Setelah melalui pembahasan dan perhitungan lintas sektor, disepakati untuk memperluas kebijakan tersebut.
"Setelah beberapa kali kami melakukan perhitungan, maka hari ini kami memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi," ujar Prasetyo.
Dia menjelaskan profesi yang tercakup dalam kebijakan tersebut meliputi guru, dosen, petugas damkar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, serta tenaga teknis dan pelayanan lainnya.
Dengan keputusan itu, pemerintah akan meningkatkan status kepegawaian mereka dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Prasetyo menyebut perubahan status tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Selain peningkatan status, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK yang telah menjadi pegawai penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS mulai 2027.
"Karena statusnya naik, yang lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu, maka diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS," katanya.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan pengaturan khusus bagi kelompok profesi tertentu yang ingin mengikuti seleksi PNS.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketentuan batas usia pelamar.
Menurut Prasetyo, terdapat sejumlah bidang pekerjaan yang membutuhkan perlakuan khusus karena kondisi dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
Meski demikian, ketentuan teknis mengenai perlakuan khusus tersebut masih perlu dirumuskan lebih lanjut.
Dalam kesempatan sama, pemerintah turut memutuskan perpanjangan masa kerja guru non-ASN yang kontraknya berakhir pada Desember 2026.
Kebijakan tersebut mencakup sekitar 172.323 guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama.
Prasetyo mengatakan kebijakan perpanjangan masa kerja juga akan diberlakukan bagi tenaga kesehatan dan medis yang menghadapi persoalan serupa.
Dia menegaskan penyelesaian persoalan kepegawaian memerlukan koordinasi berbagai kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik serta kemampuan fiskal negara.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status bagi pegawai yang selama ini bekerja di berbagai sektor pelayanan masyarakat. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad
